Detak Media — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Destry Damayanti untuk memimpin Bank Indonesia (BI) sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI. Menurut Purbaya, Destry bukanlah sosok baru dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mengingat keterlibatannya yang panjang dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya menjelaskan bahwa penunjukan Destry sebagai Pjs Gubernur BI didukung oleh pengalaman luasnya di sektor keuangan dan kebijakan moneter. Destry telah lama terlibat dalam proses koordinasi di KSSK, baik saat menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

“Ibu Destry bukan pemain baru kan dia pemain lama. Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI,” ujar Purbaya dalam sebuah konferensi pers di Gedung Pacific Century Place, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Lebih lanjut, Purbaya menilai rekam jejak Destry di berbagai lembaga strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan moneter.

Sebelum bergabung dengan Bank Indonesia, Destry memiliki pengalaman karier sebagai ekonom di Bank Mandiri dan pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS. Sejak tahun 2019, ia mengemban amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI, dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029.

“Jadi knowledge-nya amat baik dan mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya,” terang Purbaya.

Destry ditunjuk sebagai Pjs Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada 26 Juli 2026 karena alasan pribadi. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai durasi jabatan Destry sebagai Pjs Gubernur BI, sebelum adanya pejabat definitif yang dipilih oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menyampaikan harapannya agar Gubernur Bank Indonesia definitif yang nantinya ditetapkan mampu menjaga independensi bank sentral serta memperkuat efektivitas kebijakan moneter.

“Harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi,” ujar Fauzi.

Fauzi menambahkan, DPR akan menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia dengan mengedepankan objektivitas dan profesionalisme.