Detak Media — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (6/8/2026) untuk menemui masyarakat yang terdampak tumpahan minyak Montara. Kunjungan ini dilakukan atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menitipkan salam kepada warga dan meminta agar seluruh aspirasi masyarakat dihimpun untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Tablolong, Kabupaten Kupang, Purbaya tidak hanya menyerap aspirasi warga, tetapi juga meninjau perkembangan penanganan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih dirasakan sejak insiden tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009. Ia mengungkapkan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut.

“Sebelum saya ke sini, saya lapor ke Bapak Presiden. Bapak Presiden mengirimkan salam untuk seluruh masyarakat di sini. Semua keluhan yang disampaikan akan saya tampung dan saya laporkan kepada Bapak Presiden karena beliau memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di wilayah ini,” ujar Purbaya.

Purbaya menyampaikan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan penyelesaian kasus Montara sejak beberapa tahun lalu dan pernah tergabung bersama Ferdi Tanoni dalam Satuan Tugas (Satgas) Montara pada 2018. Hal ini membuatnya memahami berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak.

“Saya dan Pak Ferdi pernah bersama-sama tergabung dalam Satgas Montara sekitar tahun 2018. Dalam pertemuan ini, kami berdiskusi mengenai perkembangan kondisi masyarakat NTT, khususnya mereka yang terdampak kerugian lingkungan dan kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan bahwa dampak tumpahan minyak Montara tidak hanya berupa pencemaran lingkungan, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir. Nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan, budidaya rumput laut terganggu, dan pelaku usaha yang bergantung pada sektor kelautan turut kehilangan pendapatan.

Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa penyelesaian persoalan Montara harus mencakup pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga terdampak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah berencana mengirim tim riset untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai kondisi lingkungan di kawasan terdampak.

“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Seluruh hasil pertemuan ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Purbaya.

Selain membahas pemulihan lingkungan, pemerintah juga menyoroti proses penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan.

“Kami juga membahas berbagai hal terkait upaya penyelesaian penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Purbaya berharap kunjungan tersebut dapat menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung, serta memastikan penanganan dampak tumpahan minyak Montara dilakukan secara terpadu. Pemerintah berupaya agar pemulihan lingkungan, penyelesaian hak masyarakat, dan penguatan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan.