Detak Media — JAKARTA – Figur Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dinilai memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin bank sentral apabila dicalonkan secara resmi. Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) seyogianya dilihat sebagai momentum untuk memperkuat institusi, bukan sekadar mengganti figur.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa Destry memiliki kombinasi pengalaman yang komprehensif. Ia pernah berkecimpung di dunia akademik, pasar keuangan, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga akhirnya menjabat sebagai Dewan Gubernur BI sejak 2019. Destry sendiri telah menjalani periode kedua sebagai Deputi Gubernur Senior sejak Agustus 2024. Rekam jejak ini menjadi modal penting di tengah kondisi ekonomi dan pasar keuangan global yang berubah cepat.

“Pengalamannya sangat lengkap, mulai dari ekonom pasar, perbankan, LPS, hingga lebih dari tujuh tahun berada di jajaran pimpinan BI. Kombinasi pengalaman pasar dan institusional seperti ini menjadi sangat penting pada periode yang penuh ketidakpastian seperti sekarang,” ujar Fakhrul pada Jumat (7/8/2026).

Tantangan yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya diprediksi akan berbeda dengan dekade sebelumnya. Bank sentral kini tidak hanya berfokus pada inflasi dan suku bunga, tetapi juga dihadapkan pada fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, peningkatan peran kebijakan industri, ketidakseimbangan likuiditas global, volatilitas arus modal, serta perubahan teknologi yang sangat pesat.

Dunia yang akan dihadapi Gubernur BI berikutnya tidak sama dengan era awal kerangka *inflation targeting* dibangun. Fenomena deglobalisasi telah menambah tekanan dari sisi penawaran, sementara pergerakan modal global menjadi semakin sensitif terhadap geopolitik dan perubahan kebijakan negara maju.

“Oleh karena itu, kemampuan membaca perubahan dunia dan menerjemahkannya menjadi kebijakan domestik akan menjadi semakin penting,” ucap Fakhrul.

Dalam kondisi tersebut, independensi Bank Indonesia harus tetap menjadi jangkar utama kredibilitas. Namun, independensi bukan berarti BI bekerja sendiri. Semakin kompleksnya tantangan ekonomi, semakin diperlukan koordinasi yang baik antara kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan sektor keuangan. Hal ini tetap harus dilakukan dengan mempertahankan kejelasan mandat dan akuntabilitas masing-masing institusi.

“Koordinasi dan independensi bukan dua hal yang bertentangan. BI harus tetap independen dalam mengambil keputusan sesuai mandatnya, tetapi pada dunia yang semakin kompleks, bank sentral juga harus memahami konsekuensi kebijakannya terhadap fiskal, perbankan, pasar keuangan, dunia usaha, dan neraca pembayaran secara keseluruhan,” ungkap Fakhrul.

Salah satu pekerjaan terbesar bagi Gubernur BI yang baru adalah pada aspek komunikasi dan manajemen ekspektasi. Di tengah pasar yang sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan, komunikasi bank sentral telah menjadi instrumen kebijakan itu sendiri, bukan sekadar pelengkap.

Pasar membutuhkan kejelasan mengenai *policy sequence*: kapan kebijakan diarahkan untuk stabilisasi, kapan memasuki fase normalisasi, serta bagaimana BI menggunakan berbagai instrumen di luar suku bunga untuk mengelola likuiditas, nilai tukar, dan transmisi kebijakan. Tugas Gubernur BI berikutnya bukan hanya mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga memastikan pasar memahami alasan di balik keputusan tersebut dan arah kebijakan selanjutnya.

“Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kepastian komunikasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar,” katanya.

Pekerjaan penting lainnya adalah membawa pasar keuangan Indonesia secara bertahap dari fase stabilisasi menuju fase normalisasi. Ini mencakup perbaikan kondisi likuiditas dan pengembalian fungsi kurva imbal hasil sebagai referensi pembiayaan perekonomian.

Indonesia telah melewati periode di mana kredibilitas dan stabilisasi menjadi prioritas utama. Tantangan berikutnya adalah bagaimana stabilitas tersebut dapat diterjemahkan menjadi likuiditas yang lebih sehat, kurva imbal hasil yang lebih normal, serta transmisi kebijakan yang lebih baik kepada perbankan dan dunia usaha.

“Ini membutuhkan bauran kebijakan yang jauh lebih *sophisticated* daripada sekadar menaikkan atau menurunkan suku bunga,” tutur Fakhrul.