Detak Media — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), M. Chatib Basri, menegaskan pentingnya kualitas institusi, termasuk Bank Indonesia (BI) dan independensinya, dalam menjaga stabilitas perekonomian. Ia mengibaratkan peran institusi tersebut seperti tali kapal dalam kisah Odysseus.

Menurut riset kuantitatif yang dilakukan Chatib, kontribusi terbesar institusi bukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk menjaga agar perekonomian tetap tangguh (resilient) ketika menghadapi gejolak.

“Institusi seperti tali kapal di kisah Odysseus. Ia tidak berfungsi untuk mempercepat kapal, tapi ia menjaga kapal perekonomian tidak karam,” ujar Chatib dalam acara Breakfast Forum bertajuk “Indonesia di Persimpangan: Menjaga Ambisi, Menjalin Keberlanjutan” di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, seperti dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (7/8/2026).

Ia merujuk data Indonesia selama delapan dekade (1950–2025) yang menunjukkan bahwa kualitas institusi seperti independensi peradilan, kontrol legislatif, dan supremasi hukum tidak berkorelasi langsung dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, aspek-aspek tersebut berkorelasi kuat dengan seberapa besar perekonomian berayun ketika menghadapi gejolak.

“Institutions don’t buy speed. They buy resilience,” imbuh Chatib.

Chatib menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dapat bertahan di kisaran 5% baik saat institusi kuat maupun lemah. Namun, volatilitas pertumbuhan bisa berubah secara signifikan, dengan guncangan yang lebih rendah ketika kualitas institusi berada dalam kondisi kuat.

Pola serupa terlihat pada inflasi. Chatib mencatat inflasi rata-rata sekitar 260% pada periode 1961–1968 ketika bank sentral masih menjadi “kasir pemerintah”. Angka tersebut kemudian turun ke kisaran 14% pada era stabilisasi Orde Baru, dan selanjutnya berada di bawah 6%. Berdasarkan kondisi tersebut, Chatib menilai penting bagi Bank Indonesia untuk berfokus menjaga inflasi.

“Bank Sentral harus dipastikan mampu menjaga inflasi di level yang terkendali. Ini penting karena kenaikan inflasi langsung berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin,” imbuh Chatib.

Ia juga memperingatkan adanya penurunan indeks kualitas institusi yang disusunnya pada periode 2019–2025. Supremasi hukum disebut berada di titik terendah sejak reformasi, sementara pertumbuhan ekonomi tetap 5% dengan inflasi rendah.

Menurut Chatib, kondisi tersebut menciptakan ketenangan pasar, namun justru berisiko karena kelemahan institusi tidak langsung terlihat ketika kondisi ekonomi sedang tenang.

Chatib juga menyoroti tekanan terhadap kelas menengah berdasarkan kajian di 29 negara Asia dan sejumlah provinsi di Indonesia. Kontraksi pendapatan berkorelasi dengan peningkatan unjuk rasa di masyarakat.

Menurut dia, pemicu peningkatan unjuk rasa adalah peristiwa penurunan pendapatan, bukan seberapa dalam kontraksi pendapatan yang terjadi. Kondisi itu menunjukkan keterkaitan antara keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial.

Selain Chatib Basri, sejumlah pakar lain yang merupakan bagian dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) turut menyoroti aspek produktivitas, persaingan usaha, serta efektivitas kebijakan sebagai tantangan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Beberapa pakar yang dimaksud yaitu Komisaris Independen PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) Anton Gunawan, President Director & Group CEO PT Indika Energy Tbk Azis Armand, dan Senior Economist Svara Institute, Moekti P. Soejachmoen.

Secara keseluruhan, para pembicara sepakat bahwa menjaga ambisi pembangunan menuju 2045 tidak semata-mata membutuhkan peran negara yang lebih besar. Sebaliknya, kualitas pengaturan, kompetisi pasar yang sehat, penguatan institusi, serta ketepatan dalam memilih instrumen kebijakan menjadi faktor penting agar ambisi pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.