Detak Media — Pakar ekonomi sekaligus Komisaris Independen PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), Anton Gunawan, menguraikan enam komponen kerangka institusi yang fundamental bagi pembangunan dan stabilitas perekonomian Indonesia sejak krisis 1998. Komponen-komponen ini dinilai krusial untuk mengevaluasi arah ekonomi nasional saat ini dan di masa mendatang.

Keenam pilar tersebut mencakup sektor perbankan yang prudensial, monitoring lalu lintas devisa, independensi bank sentral, disiplin fiskal melalui aturan fiskal yang didukung perbaikan penerimaan dan belanja publik, desentralisasi fiskal beserta hubungan keuangan pusat dan daerah, serta pengawasan kompetisi usaha.

Anton memaparkan pandangannya dalam forum Breakfast Forum bertajuk “Indonesia di Persimpangan: Menjaga Ambisi, Menjalin Keberlanjutan” yang diselenggarakan di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta.

“Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia ada di persimpangan dan ke mana arah perekonomian Indonesia, kita dapat mengevaluasi berbagai program utama yang diusung pemerintah dengan melihat bagaimana enam komponen tadi,” ujar Anton, Jumat (7/8/2026).

Anton menyoroti sejumlah program pemerintah melalui kacamata keenam komponen tersebut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, memiliki gagasan yang baik namun berisiko menimbulkan misalokasi anggaran dan inefisiensi akibat target yang berlebihan serta pola implementasi yang rentan.

Ia juga mengkritisi pola pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang cenderung bersifat top-down. Pola ini dinilai bertentangan dengan semangat desentralisasi yang seharusnya membangun kekuatan dari dan oleh daerah.

Lebih lanjut, Anton mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penguatan fiscal dominance, penurunan kualitas penerimaan dan belanja publik, serta melemahnya independensi bank sentral. Hal-hal ini berpotensi menurunkan kualitas pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

“Permasalahan terbesar Indonesia dalam mencapai pembangunan adalah besarnya misalokasi sumberdaya,” tegas Anton.

Anton juga mengomentari Danantara, sebuah inisiatif yang bertujuan menarik investasi baru. Namun, ia mengindikasikan adanya potensi crowding out dalam implementasinya, yang dapat berdampak negatif pada investasi dan memicu perilaku monopolistik di beberapa sektor.

Selain Anton, forum tersebut juga menghadirkan pakar lain dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI). Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M. Chatib Basri, President Director & Group CEO PT Indika Energy Tbk Azis Armand, dan Senior Economist Svara Institute Moekti P. Soejachmoen turut membahas aspek institusi, produktivitas, persaingan usaha, dan efektivitas kebijakan sebagai tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Para pembicara sepakat bahwa ambisi pembangunan Indonesia menuju 2045 tidak hanya bergantung pada peran negara yang lebih besar. Kualitas regulasi, kompetisi pasar yang sehat, penguatan institusi, serta pemilihan instrumen kebijakan yang tepat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.