Detak Media — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan bersejarah yang dicapai pada Kamis lalu, di mana kelompok Hamas disebut sepakat untuk melakukan pelucutan senjata secara menyeluruh di Jalur Gaza. Langkah ini diklaim sebagai titik krusial menuju pembentukan pemerintahan baru Palestina.

Seorang pejabat senior Hamas mengonfirmasi bahwa kesepakatan dengan Israel mencakup pengaturan mengenai persenjataan kelompok tersebut, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza. “Kesepakatan telah dicapai terkait isu persenjataan… Selain itu, kesepakatan juga mencakup penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza,” ujar pejabat tersebut, meskipun pihak pemerintah Israel belum memberikan pernyataan resmi.

Trump menyampaikan kabar ini melalui platform Truth Social miliknya, menyebutkan bahwa kesepakatan dicapai melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Ia menulis, “Hari ini, Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan BERSEJARAH untuk PELUCUTAN SENJATA TOTAL Hamas dan seluruh kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Ini adalah langkah monumental menuju PERDAMAIAN dan KEAMANAN yang abadi.”

Proses demiliterisasi ini akan dijalankan dalam beberapa fase yang terstruktur. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan ditarik mundur. International Stabilization Force (ISF) akan bekerja sama dengan kepolisian baru Palestina untuk memastikan Gaza aman bagi warga maupun negara tetangga. Trump juga mengapresiasi peran mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki.

Isu pelucutan senjata Hamas selama ini menjadi salah satu penghambat utama dalam negosiasi kelanjutan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung sejak Oktober lalu. Di bawah 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diusung Trump, fase kedua gencatan senjata berfokus pada pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain secara menyeluruh, serta penarikan bertahap militer Israel dari wilayah Gaza.

Rencana ini juga mengamanatkan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina, untuk mengelola pemerintahan sehari-hari selama masa transisi pascabencana perang. Seorang sumber diplomatik menegaskan tidak akan ada pengecualian dalam aturan ini. “Tidak ada pengecualian untuk senjata atau individu tertentu. Satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata,” tegas sumber tersebut. Peta jalan ini juga mencakup mekanisme penghancuran seluruh jaringan terowongan, gudang amunisi, hingga fasilitas produksi senjata di Gaza.

Meskipun kesepakatan ini terus didorong, negosiasi di lapangan masih berlangsung alot. Sumber internal Hamas menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu tanggapan balik dari Israel terkait usulan amandemen yang mereka ajukan lewat mediator di Kairo. Di sisi lain, sumber politik Israel mengungkapkan bahwa draf yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi tuntutan utama Tel Aviv. “Israel menuntut pelucutan senjata total Hamas, termasuk pengeluaran senjata dari Gaza dan demiliterisasi penuh Jalur Gaza sebagai syarat mutlak,” ungkap sumber tersebut.

Pertemuan para mediator termasuk AS, Mesir, Qatar, dan Turki dijadwalkan akan segera berlangsung di Kairo untuk membahas implementasi fase kedua ini. Konflik di Jalur Gaza memuncak pascaserangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu operasi militer skala besar oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Perang tersebut meluluhlantakkan sebagian besar infrastruktur di Gaza, memicu krisis kemanusiaan parah, serta menewaskan puluhan ribu jiwa.

Berbagai upaya diplomasi internasional terus berpacu dengan waktu untuk menghentikan pertempuran. Salah satu titik krusial yang kerap memicu kebuntuan negosiasi adalah tuntutan Israel atas pembubaran total kemampuan militer Hamas, sementara Hamas menuntut penghentian agresi permanen serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Kesepakatan fase kedua ini menjadi ujian penting apakah transisi menuju pemerintahan sipil dan kestabilan kawasan dapat benar-benar terwujud.