Detak Media — JAKARTA – Ketidakpastian global yang masih tinggi menjadi pendorong utama bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga perekonomian nasional, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Stabilitas rupiah yang terjaga diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap industri keuangan dan sektor riil, yang pada akhirnya memelihara momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DPMKP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aslan Lubis menyatakan bahwa tahun ini merupakan periode penuh tantangan bagi industri jasa keuangan. Tantangan tersebut datang dari tingginya ketidakpastian di pasar global maupun dinamika domestik.

Aslan menyoroti ketidakpastian geopolitik akibat perang antara Iran dan Amerika Serikat yang masih berlanjut. “Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak,” kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (29/7/2026).

Menghadapi tantangan besar tersebut, Aslan menekankan bahwa upaya tidak bisa dilakukan secara individu. Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi mutlak diperlukan. Ia mencontohkan langkah Bank Indonesia (BI) yang telah menaikkan suku bunga acuannya hingga 100 basis poin sejak Mei hingga Juni 2026.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, juga dilaporkan telah melakukan efisiensi anggaran, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis di tahun mendatang, demi menjaga stabilitas rupiah dan kekuatan fiskal. “Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini,” tambah Aslan.

Dari sisi pelaku perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) telah menajamkan fokus strategi pembiayaannya dengan menyeimbangkan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, serta manajemen risiko yang terukur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkualitas, menjaga likuiditas yang sehat, serta memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menjelaskan bahwa transformasi pembiayaan syariah perlu diarahkan dari sekadar mengejar ekspansi menjadi pertumbuhan yang lebih efektif, berkualitas, menguntungkan, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian. “Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional,” ujar Bob.

Bob melanjutkan, di tengah ketidakpastian global dan domestik, BSI melihat peluang pertumbuhan tetap terbuka lebar. Peluang ini terutama melalui kredit atau pembiayaan investasi, sektor produktif yang tangguh, serta program-program prioritas pemerintah, dengan sektor perumahan sebagai salah satu contoh.

“Melalui kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh demand,” jelas Bob.

Sinergi Fiskal dan Moneter

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Falianty menekankan bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah kunci utama menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya tekanan dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan.

Harmonisasi antara Kementerian Keuangan dan BI harus berjalan seimbang tanpa dominasi salah satu pihak untuk menghindari risiko. “Antara Kemenkeu dan BI harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality,” ucap Telisa.

Dari sisi transmisi ke sektor riil, pertumbuhan kredit menunjukkan pemulihan namun masih terkonsentrasi pada sektor korporasi besar, terutama kredit investasi di sektor industri sawit, nikel, dan CPO. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM dan kredit modal kerja belum signifikan, sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang tercermin dari pergeseran perilaku keuangan.

“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja,” tegas Telisa.

Mitigasi Risiko

Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menyoroti pentingnya langkah mitigasi risiko (hedging) bagi korporasi dan lembaga keuangan di tengah volatilitas nilai tukar yang dipicu oleh eskalasi geopolitik global. Ketidakpastian pasar global telah berdampak pada kenaikan credit default swap (CDS) domestik serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar,” jelas Piter.

Piter menambahkan, sistem keuangan dan perbankan domestik saat ini telah menyediakan berbagai instrumen lindung nilai yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Instrumen tersebut antara lain Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, Cross Currency Swap, hingga Interest Rate Swap.

Ia menegaskan bahwa sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel dan independen, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat, diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tetap prudent, resilient, dan teruji.