Detak Media — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kesediaannya untuk memenuhi permintaan Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung yang memintanya membantu membuka pintu dialog dengan Korea Utara (Korut). Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan perdamaian.

Pernyataan kesiapan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Jumat (31/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan prinsip politik luar negeri Indonesia yang senantiasa menjalin hubungan baik dengan semua negara, termasuk kekuatan besar dunia seperti China dan Amerika Serikat (AS).

Ia menceritakan momen pertemuannya dengan Presiden Lee di Seoul pada April 2026. “Saat kunjungan terakhir saya ke Korea Selatan, Presiden Lee bertanya apakah saya bisa berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya sampaikan kepadanya, dengan segala rasa hormat dan kesediaan, jika Anda meminta, saya siap berangkat,” ujar Prabowo seperti dikutip Antara, Sabtu (1/8/2026).

Prabowo menambahkan, posisi Indonesia di panggung internasional sangat strategis karena dikenal tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. “Kami memegang teguh prinsip tersebut,” tegasnya.

Sambut Baik Peran Konstruktif Indonesia

Menanggapi kesiapan Indonesia, pihak Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan pemerintahnya meyakini Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki hubungan baik dengan kedua Korea dapat memainkan peran konstruktif dalam mendorong koeksistensi damai di Semenanjung Korea. Otoritas Korsel juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjajaki berbagai peluang kerja sama diplomasi ini.

Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, Indonesia memiliki rekam jejak dalam upaya mediasi konflik global. Pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono sempat menyampaikan kesediaan Presiden Prabowo menjadi mediator dalam konflik Iran untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Pertemuan bilateral antara Presiden Lee dan Presiden Prabowo pada April 2026 tidak hanya membahas isu geopolitik Semenanjung Korea, tetapi juga menghasilkan kesepakatan untuk memperluas kerja sama strategis di bidang ketahanan energi hingga sektor pertahanan.

Sejak menjabat, Presiden Korsel berupaya meredakan ketegangan militer dengan tetangganya di utara, namun berbagai ajakan dialog berulang kali ditolak oleh Korut. Ketegangan kian meruncing setelah Korea Utara secara resmi mengeliminasi tujuan unifikasi dan menetapkan Korsel sebagai “negara musuh utama” pada 2024.

Dalam kebuntuan diplomasi tersebut, posisi Indonesia menjadi krusial. Indonesia memiliki rekam jejak hubungan historis yang unik dan hangat dengan Korea Utara sejak era Presiden Soekarno dan Kim Il Sung pada 1960-an. Di saat yang sama, Indonesia juga menjalin kemitraan strategis yang erat dengan Korea Selatan di bidang ekonomi dan pertahanan.

Bebas dari beban geopolitik dan tidak memihak blok mana pun, Indonesia berada di posisi netral yang ideal untuk menjembatani komunikasi, mencairkan kebekuan diplomatik, serta membawa angin segar bagi perdamaian di Semenanjung Korea.