Detak Media — Pemerintah berencana menyelesaikan pembangunan sekitar 13.000 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi akan menjadi prioritas utama.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti penyelesaian 13.000 titik dapur MBG tersebut. Ia menambahkan bahwa prioritas pembangunan dapur MBG difokuskan pada wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting yang masih tinggi. Beberapa wilayah yang telah diidentifikasi sebagai prioritas antara lain Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Yang daerah tertinggal, yang stunting-nya tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua, dan NTT, ini kita akan selesaikan. Dari 13.000 itu sebagian,” ujar Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu (29/7/2026).

Penyelesaian 13.000 dapur MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi di setiap wilayah. Pemerintah menargetkan pembangunan di kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Zulhas juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG, termasuk para mitra, untuk memahami tahapan penyelesaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia menyampaikan bahwa proses tindak lanjut sedang disiapkan dan seluruh pihak diharapkan menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

“Teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca pengumuman ini nanti harap memahami,” tegas Zulhas.

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang sempat beredar mengenai ancaman mangkraknya sekitar 13.000 dapur MBG akibat ketidakpastian kebijakan lanjutan program tersebut. Isu ini, termasuk pembangunan dapur di kawasan 3T, telah menarik perhatian publik dan mendorong para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta kepastian dari pemerintah.

Melalui strategi penyelesaian bertahap dengan skala prioritas, pemerintah berharap pelaksanaan Program MBG dapat berjalan sesuai rencana, terutama di wilayah yang membutuhkan intervensi gizi lebih cepat.