Detak Media — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga di sektor keuangan menjadi fokus utama pemerintah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global. Ia berpendapat bahwa perbaikan kinerja dan peningkatan sinergi antarlembaga jauh lebih krusial dibandingkan melakukan perubahan pada sistem kelembagaan yang sudah ada.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya sebagai respons terhadap isu mengenai kemungkinan perubahan kedudukan Bank Indonesia (BI) yang akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak kondusif untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan.

“Jadi gini, ketika keadaan seperti ini, kurang baik merubah sistem yang ada, yang penting adalah perbaiki kinerjanya kita semua itu,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang merupakan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perlu mempererat hubungan kerja agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi dapat lebih selaras.

Ia meyakini bahwa koordinasi yang lebih intensif akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, kebijakan moneter, regulasi sektor keuangan, serta mekanisme penjaminan simpanan dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian.

“Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis, gitu aja. Itu yang dikejar mungkin,” tambahnya.

Purbaya menilai sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI sangat penting agar dapat saling melengkapi. Koordinasi juga esensial untuk menjaga likuiditas, stabilitas nilai tukar mata uang, dan kelancaran pembiayaan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa OJK memiliki mandat untuk mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB), sementara LPS bertanggung jawab menjaga kepercayaan publik melalui penjaminan simpanan dan penanganan bank yang bermasalah.

Oleh karena itu, efektivitas koordinasi antarlembaga dinilai lebih mendesak daripada perubahan struktur kelembagaan. Setiap institusi diharapkan terus mengoptimalkan kinerjanya sesuai dengan kewenangan masing-masing dan menyelaraskan langkah strategis ketika menghadapi tekanan ekonomi atau gejolak di sektor keuangan.

Purbaya menegaskan bahwa koordinasi ini selama ini telah berjalan melalui forum KSSK, yang menjadi wadah bagi Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS untuk memantau perkembangan sektor keuangan serta merumuskan langkah bersama apabila timbul risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas menjadi lebih terintegrasi, sehingga mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.