Detak Media — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mengembangkan teknologi yang dapat memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi lebih tepat sasaran. Langkah ini bertujuan agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan mengendalikan volume konsumsi.

Permintaan ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026). Pertemuan tersebut secara spesifik membahas kesiapan teknologi Pertamina dalam memperbaiki mekanisme penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.

Purbaya mengungkapkan kekhawatirannya bahwa saat ini masyarakat dari kalangan ekonomi mampu masih dapat mengakses Pertalite dan LPG 3 kilogram. “Kan semua orang yang kaya juga bisa ambil Pertalite atau gas juga, LPG 3 kg,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah ingin melihat bagaimana sistem yang dimiliki Pertamina dapat mengidentifikasi konsumen yang berhak menerima subsidi. Teknologi yang diharapkan mampu membatasi pembelian oleh pihak yang tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima subsidi. “Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologinya kayak gimana sih,” tambah Purbaya.

Peningkatan ketepatan sasaran subsidi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dengan penyaluran yang lebih terukur, Purbaya meyakini volume konsumsi BBM dan LPG bersubsidi akan lebih terkendali. “Yang kita pastikan adalah subsidinya tepat sasaran sehingga bisa terkendali volumenya,” jelasnya.

Pemerintah masih menunggu usulan resmi dari Pertamina mengenai teknologi yang akan diterapkan. Usulan tersebut akan dipelajari lebih lanjut sebelum pemerintah memutuskan skema penyaluran subsidi ke depan. “Nanti kita tunggu Pertamina mau ngusulin apa,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas penambahan kuota BBM bersubsidi, maupun kenaikan anggaran kompensasi dan subsidi energi. Fokus utama tetap pada efektivitas penyaluran agar subsidi tepat sasaran dan volume konsumsi terkendali.