Detak Media — Pemerintah berencana mengurangi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara signifikan pada 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan subsidi energi sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang disampaikan pemerintah pada Jumat (14/8/2026), kuota BBM bersubsidi tahun depan ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kuota BBM subsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

Artinya, terdapat pengurangan sekitar 28,34 juta kiloliter atau setara dengan 58,5 persen dibandingkan kuota tahun ini. Pemangkasan tersebut berpotensi memberikan dampak cukup besar terhadap pola konsumsi masyarakat, khususnya pengguna BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar.

Kuota BBM Subsidi 2027 Turun Drastis

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, mengatakan pengurangan kuota BBM subsidi tersebut juga mencakup pembatasan terhadap Pertalite.

Keputusan itu diambil setelah adanya pembahasan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan mengenai langkah pengendalian subsidi energi. Pemerintah menilai pengaturan kuota diperlukan agar anggaran subsidi dapat dikelola secara lebih efisien.

Penetapan kuota untuk 2027 juga menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel. Angka tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan energi dalam RAPBN 2027.

Jika dibandingkan dengan harga minyak dunia yang berada di kisaran 83 dolar AS per barel, asumsi ICP pemerintah berada pada level yang lebih rendah. Perubahan harga minyak tetap menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi beban subsidi energi pemerintah.

Konsumsi BBM Subsidi Justru Meningkat

Rencana pengurangan kuota tersebut dilakukan ketika konsumsi BBM bersubsidi masih menunjukkan peningkatan. Pada semester I 2026, konsumsi BBM subsidi tercatat mencapai 7.989,5 ribu kiloliter.

Jumlah tersebut naik 7,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka 7.410,1 ribu kiloliter. Kenaikan konsumsi menunjukkan semakin besarnya penggunaan BBM bersubsidi di tengah masyarakat.

Pertalite menjadi salah satu jenis BBM yang mengalami peningkatan pangsa pasar. Pada Januari-Mei 2026, pangsa Pertalite tercatat sebesar 75,4 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 80,3 persen pada Juli 2026.

Sebaliknya, konsumsi BBM nonsubsidi seperti Pertamax mengalami penurunan. Pangsa konsumsi Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen dalam periode yang sama.

Selisih Harga Dorong Masyarakat Memilih BBM Subsidi

Perubahan pola konsumsi tersebut tidak terlepas dari perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Ketika selisih harga semakin besar, masyarakat cenderung memilih BBM dengan harga yang lebih rendah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mengendalikan penggunaan BBM subsidi. Pasalnya, subsidi yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat ikut dinikmati oleh konsumen yang secara ekonomi lebih mampu.

Karena itu, pemerintah tidak hanya berencana mengurangi kuota, tetapi juga tengah menyiapkan mekanisme penyaluran yang lebih ketat.

Pembelian BBM Subsidi untuk Kelompok Mampu Akan Dibatasi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan adanya rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi sangat mampu.

Kelompok desil 9 dan 10 menjadi sasaran pembatasan karena dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat penerima subsidi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM subsidi oleh kelompok yang dinilai tidak membutuhkan bantuan pemerintah.

Meski demikian, penerapan pembatasan berdasarkan desil ekonomi tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah masih perlu menentukan mekanisme, kriteria, serta sistem pengawasan agar kebijakan tidak menyulitkan masyarakat yang memang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Dampak Pemangkasan Kuota BBM Subsidi

Pemangkasan kuota menjadi 20,09 juta kiloliter pada 2027 berpotensi mengubah pola konsumsi BBM masyarakat. Pengguna Pertalite dan Biosolar kemungkinan akan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya apabila pembatasan mulai diterapkan.

Di sisi lain, pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membuat subsidi energi lebih tepat sasaran dan menekan pemborosan anggaran negara.

Dengan meningkatnya konsumsi BBM subsidi sepanjang 2026, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran negara. Kejelasan mengenai mekanisme pembatasan Pertalite dan distribusi kuota 2027 nantinya akan menjadi faktor penting dalam menentukan dampak kebijakan tersebut di lapangan.