Detak Media — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan ini akan fokus pada evaluasi pelaksanaan dan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu agenda utama adalah kajian mengenai perubahan sasaran penerima manfaat, termasuk usulan untuk menghentikan program bagi siswa dari keluarga mampu.

Purbaya menjelaskan bahwa pertemuan sebelumnya dengan pimpinan BGN tertunda karena Kepala BGN yang baru masih dalam tahap konsolidasi internal pasca-pergantian kepemimpinan. “Ketuanya ganti. Kita biarin konsolidasi dulu, begitu udah itu, kita ketemu lagi. Masa saya ganggu. Biar tenang dulu,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia memperkirakan akan mengunjungi kantor BGN pada minggu depan, setelah rencana tersebut sempat tertunda karena kondisi kesehatannya. “Nanti ya, minggu depan mungkin saya ke sana. Lihat. Karena kemarin mau ke sana sakit,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Keuangan dan BGN akan membahas efektivitas pelaksanaan Program MBG serta rencana perubahan sasaran penerima manfaat. Saat ini, BGN sedang mengkaji usulan agar program MBG tidak lagi diberikan kepada siswa dari keluarga mampu atau kelompok masyarakat desil 8 hingga 10.

Meskipun demikian, Purbaya mengaku belum mendapatkan detail mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. “Saya gak tahu detailnya seperti apa, saya mesti tanya ke Kepala MBG gimana prosedurnya,” kata Purbaya. Akibatnya, Kementerian Keuangan belum dapat menghitung potensi perubahan jumlah penerima maupun dampaknya terhadap kebutuhan anggaran program.

Pemerintah juga membuka kemungkinan bagi sekolah yang tidak bersedia mengikuti Program MBG untuk menolak penyalurannya. Namun, mekanisme dan ketentuan mengenai opsi ini masih dalam tahap pembahasan.

Purbaya menilai bahwa pengurangan jumlah penerima manfaat berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran MBG. Ia menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk penghematan yang disesuaikan dengan kebutuhan program, bukan pemotongan anggaran sepihak oleh Kementerian Keuangan. “Pasti ada kurang, penghematan lah, bukan potong. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti,” jelasnya.

Ia belum dapat memastikan kabar mengenai potensi penghematan anggaran MBG hingga Rp 40 triliun. Menurutnya, Kementerian Keuangan masih menunggu hasil kajian dan perhitungan resmi dari BGN. “Saya gak motong, makanya kita dukung supaya efektif pelaksanaannya,” tegas Purbaya.

Besaran penghematan anggaran akan sangat bergantung pada perubahan jumlah penerima manfaat dan mekanisme pelaksanaan yang diputuskan BGN. Hingga kini, pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai nilai anggaran yang berpotensi dihemat.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Trenggono menyatakan bahwa wacana penghentian penyaluran MBG kepada siswa dari keluarga mampu masih dalam tahap kajian. “Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi. Nanti hasilnya akan disampaikan setelah kajian kita selesai ya,” kata dia.

BGN menargetkan kajian tersebut rampung dalam waktu maksimal satu bulan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penentuan sasaran penerima manfaat dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. “Sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan ya. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas. Jadi, disesuaikan nanti ya,” ujarnya.