Detak Media — Kementerian Keuangan akan mengambil alih pengelolaan porsi saham Indonesia sekaligus utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan langkah tersebut tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan saham dan utang KCIC akan dilakukan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Namun, pemerintah masih mengkaji entitas SMV yang akan ditugaskan menangani pengalihan tersebut.

“Nanti akan kita pakai tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu,” kata Purbaya usai bertemu Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menjelaskan, penggunaan SMV membuat utang KCIC tidak serta-merta menjadi kewajiban APBN. Pendanaan dan pengelolaan utang akan dilakukan melalui kemampuan keuangan SMV yang ditunjuk pemerintah.

“Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN,” ujarnya.

Purbaya mengatakan, terdapat dua SMV di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki kapasitas pendanaan memadai untuk mengelola pengalihan saham dan utang KCIC. Meski demikian, ia belum mengungkapkan SMV yang akan ditetapkan sebagai pengelola.

“Ada dua, pokoknya cukup, uangnya cukup,” kata Purbaya.

Ia sempat menyebut PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai salah satu contoh SMV milik Kementerian Keuangan. Namun, Purbaya menegaskan belum ada keputusan mengenai penunjukan PT SMI sebagai pengelola saham dan utang KCIC.

Dalam skema yang disiapkan pemerintah, porsi kepemilikan Indonesia sebesar 60% di KCIC akan dialihkan kepada Kementerian Keuangan. Saat ini kepemilikan tersebut berada di tangan konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Sementara itu, 40% saham KCIC tetap dimiliki konsorsium perusahaan China.

Setelah proses pengalihan selesai, pengelolaan kepemilikan Indonesia tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI), melainkan dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan melalui SMV fiskal. Purbaya mengatakan proses pengalihan dari Danantara ke Kementerian Keuangan akan dipercepat dan ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.

“Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear,” ujar Purbaya.

Meski skema penyelesaian utang kereta cepat telah mengerucut, pemerintah masih menghitung besaran utang yang akan dialihkan beserta nilai transaksi penyerahan saham KCIC. Rincian tersebut akan diumumkan setelah proses pengalihan memasuki tahap final.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penghitungan tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan September 2026.

“Pada saat penyerahan nanti ya, details-nya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat,” kata Dony.