Detak Media — JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menggenjot realisasi belanja negara pada semester kedua tahun 2026. Fokus utama akan diberikan pada pengawalan ketat penyerapan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mendatangi langsung K/L yang dinilai belum optimal dalam merealisasikan belanja. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas hambatan yang dihadapi.

Langkah proaktif ini diambil setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Diharapkan, kebijakan ini dapat mempercepat dan memastikan belanja pemerintah berjalan lebih tepat sasaran.

“Atas izin Presiden (Prabowo Subianto) kami akan datang ke K/L untuk memastikan mereka bisa belanja. Kalau ada halangan, halangan apa yang bisa kita hilangkan secepatnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 di Gedung Pacific Century Place, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja negara pada semester I-2026 telah mencapai Rp 1.656 triliun. Angka ini setara dengan 43,1% dari target total Rp 3.842,7 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan 17,8% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.298,6 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp 357,4 triliun. Belanja pemerintah pusat sebagian besar ditopang oleh belanja K/L yang mencapai Rp 658,9 triliun, tumbuh 43,6% year on year (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, manfaat pensiun, serta subsidi BBM dan listrik.

Purbaya juga menekankan bahwa DPR telah memberikan dukungan penuh untuk memastikan K/L menjalankan anggaran sesuai rencana. “Kata DPR saya boleh datang untuk memastikan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan. Kita akan pastikan mereka belanja tepat sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mengakselerasi belanja negara dan investasi pada semester II-2026. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada akhir tahun.

Airlangga menjelaskan bahwa belanja pemerintah dan investasi akan menjadi dua komponen utama yang diandalkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini. “Pada kuartal III dan IV yang didorong adalah belanja pemerintah dan investasi,” kata Airlangga.

Realisasi investasi pada semester I-2026 tercatat sebesar Rp 1.010,6 triliun, meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pemerintah menilai capaian ini masih perlu ditingkatkan.

Untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas Debottlenecking. Fokus utamanya adalah menyelesaikan hambatan administrasi perizinan yang selama ini menjadi kendala bagi investor. “Sebetulnya minat untuk investasi relatif tinggi tetapi mereka minta ada beberapa hal yang terkait dengan debottlenecking termasuk di antaranya terkait dengan perizinan,” ujar Airlangga.