Detak Media — SEOUL – Pemerintah Korea Utara (Korut) melayangkan peringatan keras terkait peningkatan kekuatan militer Jepang di kawasan Pasifik. Korut menuding Jepang sedang bertransformasi menjadi “negara perang” dan mengancam akan mengambil opsi balasan militer.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un yang juga merupakan pejabat berpengaruh. “Kepemimpinan Korea Utara akan menyiapkan opsi-opsi militer tambahan yang dipicu oleh transformasi Jepang ini. Jepang, yang merupakan penjahat perang, kini mempercepat langkahnya menuju negara perang,” tegas Kim Yo Jong dalam pernyataan resmi yang dirilis kantor berita pemerintah Korut KCNA.

Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap langkah Jepang yang secara bertahap meninggalkan status pasifisnya pasca-Perang Dunia II. Tokyo diketahui telah meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat pakta keamanan, serta menempatkan peluncur rudal di pulau-pulau terluarnya. Menteri Pertahanan Jepang sebelumnya mengaitkan peningkatan kekuatan militer ini dengan urgensi dan krisis akibat dinamika ancaman geopolitik dari China, Rusia, dan Korea Utara.

Kim Yo Jong juga menyoroti uji coba penembakan rudal jelajah jarak jauh Tomahawk oleh Jepang dan partisipasinya dalam latihan militer bersama Amerika Serikat di Filipina pada Mei 2026. Menurutnya, hal ini menjadi bukti dukungan AS terhadap pergerakan yang dinilainya berbahaya di Pasifik. Ia menilai Jepang tengah berupaya merumuskan kemampuan untuk melakukan serangan pencegahan (preemptive attack). “Kami tidak akan pernah tinggal diam melihat evolusi militer Jepang yang berpotensi menjadi ancaman serius,” tambahnya.

Kekhawatiran serupa juga diutarakan oleh China, sekutu utama Korut. China memperingatkan munculnya “militarisme baru” di Jepang. Hubungan Jepang dan China memburuk, terutama setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengindikasikan bahwa aksi militer China terhadap Taiwan dapat memicu respons dari militer Jepang.

Jepang mencatat lonjakan anggaran pertahanan sebesar 9,7% menjadi US$62,2 miliar pada 2025, atau setara dengan 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Porsi ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1958.

Peringatan keras Korea Utara terhadap remiliterisasi Jepang tidak lepas dari trauma sejarah masa lalu. Jepang pernah menjajah seluruh Semenanjung Korea sebelum menyerah pada akhir Perang Dunia II tahun 1945. Pembagian semenanjung menjadi Korut dan Korea Selatan pasca-perang meninggalkan luka mendalam dan perselisihan sejarah yang terus memengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara hingga kini.

Di sisi lain, eskalasi ketegangan di kawasan semakin meningkat seiring pernyataan Korut yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir secara permanen pasca-kegagalan KTT denuklirisasi pada 2019. Kombinasi antara peningkatan anggaran pertahanan Jepang, kehadiran pangkalan militer AS, serta ambisi nuklir Korut menjadikan kawasan Asia Timur sebagai salah satu titik panas geopolitik terdepan di dunia.