Detak Media — Kesepakatan strategis antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi untuk mengembangkan program nuklir sipil di Kerajaan tersebut telah menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran internasional mengenai risiko penyebaran senjata nuklir. Laporan media AS menyebutkan bahwa perjanjian ini memungkinkan AS mengekspor teknologi nuklir tanpa klausul perlindungan standar yang biasanya mencegah pemanfaatan untuk kepentingan militer.

Perjanjian kerja sama bilateral AS umumnya mematuhi aturan anti-proliferasi yang ketat, termasuk kewajiban negara mitra untuk tidak melakukan pengayaan uranium secara mandiri. Namun, dalam kasus Arab Saudi, batasan tegas ini tampaknya tidak diberlakukan. Kesepakatan ini masih memerlukan persetujuan Kongres AS, sementara Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim Presiden AS Donald Trump yang mengaitkan kesepakatan nuklir dengan normalisasi hubungan Riyadh dan Israel.

Ancaman Stabilitas dan Tuduhan “Standar Ganda”

Presiden Trump sebelumnya menegaskan tidak akan ada pengayaan bahan nuklir di wilayah Arab Saudi, menyusul laporan yang menyebutkan adanya klausul yang berpotensi mengizinkan perusahaan AS membangun fasilitas pengayaan uranium di sana. Michael Horowitz, seorang analis geopolitik, berpendapat bahwa kesepakatan ini lebih bertujuan meraih dukungan AS atas kebijakan yang tidak sepenuhnya menutup celah menuju program persenjataan.

Meskipun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memastikan instrumen perlindungan terhadap risiko proliferasi tetap ada, para pengamat menilai langkah ini berisiko. Heloise Fayet, spesialis dari lembaga riset Prancis IFRI, menilai kebijakan ini dapat mendestabilisasi kawasan dan mengirimkan pesan mengenai standar ganda Amerika Serikat.

Tuduhan standar ganda ini semakin terlihat ketika dibandingkan dengan sikap AS terhadap Iran. AS dan Israel sebelumnya menyerang Iran dengan alasan mencegah pengembangan senjata nuklir, meskipun Iran membantah memiliki ambisi tersebut dan mempertahankan haknya untuk memperkaya uranium demi energi sipil. David Khalfa, pakar Timur Tengah dari Jean-Jaures Foundation di Paris, menegaskan bahwa AS sulit menjaga komitmen kontra-proliferasi nuklir di satu sisi, sementara menyetujui kesepakatan semacam ini dengan Arab Saudi.

Siasat Menghadang Pengaruh China di Timur Tengah

Heloise Fayet berpendapat bahwa Amerika Serikat mengorbankan perannya sebagai garda depan non-proliferasi demi keuntungan ekonomi dan hubungan baik dengan Arab Saudi. Kebijakan ini juga dipandang sebagai upaya AS untuk mengimbangi dampak perang dengan Iran yang memicu aksi balasan terhadap negara-negara Teluk.

Rosemary Kelanic dari Defense Priorities menilai pemberian kemampuan pengayaan uranium kepada Arab Saudi akan memberikan mereka posisi tawar yang besar di masa depan, memungkinkan mereka menggunakan ancaman pengembangan senjata nuklir sebagai alat penekan untuk memeras jaminan keamanan dari AS. Namun, sejumlah pengamat meyakini kekhawatiran proliferasi ini tergeser oleh ambisi utama AS untuk membendung ekspansi pengaruh China di kawasan Teluk.

Trita Parsi dari Quincy Institute for Responsible Statecraft menjelaskan bahwa kredibilitas ‘payung keamanan’ AS melemah sejak konflik dengan Iran, mendorong kerajaan-kerajaan Teluk mendiversifikasi kemitraan mereka ke negara lain seperti China. AS terpaksa menawarkan konsesi yang lebih besar untuk mencegah Arab Saudi bergeser lebih jauh ke pangkuan China.

Upaya Arab Saudi memperoleh teknologi nuklir merupakan bagian dari visi jangka panjang Kerajaan dalam mewujudkan transformasi ekonomi melalui program Vision 2030 yang diprakarsai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Program ini bertujuan menguraikan ketergantungan ekonomi dari minyak bumi dan mendiversifikasi sumber energi baru, termasuk energi nuklir sipil.

Faktor geopolitik dan pertahanan juga menjadi pendorong utama ambisi tersebut. Arab Saudi mengamati perkembangan program nuklir Iran, rival utamanya di kawasan. Putra Mahkota MBS bahkan menyatakan bahwa jika Iran berhasil mengembangkan senjata nuklir, Arab Saudi akan mengambil langkah serupa demi menjaga keseimbangan kekuatan.

Pergeseran lanskap diplomasi global, termasuk masuknya China sebagai mediator dalam pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, menjadi peringatan bagi AS atas menguatnya pengaruh Beijing. Untuk mempertahankan dominasi hegemoni dan mengikat kembali pemerintah Saudi dalam orbit pengaruh Barat, AS menawarkan paket kesepakatan megah yang mencakup pakta pertahanan formal, bantuan teknologi nuklir sipil, dan dorongan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.