Detak Media — JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah merumuskan panduan kebijakan yang mencakup empat kluster penanganan prioritas untuk mengantisipasi dan mengelola risiko akibat fenomena El Nino kuat yang diproyeksikan terjadi pada semester kedua tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai respons lintas sektoral.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh, menjelaskan bahwa dokumen tersebut berfungsi memetakan potensi risiko, mengidentifikasi sebaran dampak, serta menentukan arah kebijakan respons di empat kluster pembangunan utama. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Climatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprakirakan potensi kemunculan El Nino kuat di Indonesia pada semester II-2026, yang ditandai dengan curah hujan rendah, bahkan di bawah 20 milimeter per bulan di beberapa daerah.

Tanpa langkah intervensi sejak dini, potensi kerugian ekonomi nasional akibat dampak perubahan iklim di sektor-sektor prioritas diperkirakan menembus lebih dari Rp 2.000 triliun, termasuk yang diperparah oleh fenomena El Nino.

Empat Kluster Penanganan Utama

Guna meminimalkan dampak tersebut, pemerintah telah menetapkan empat kluster respons strategis.

1. Kluster Hutan, Lahan, dan Pertanian

Penurunan curah hujan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Sumatra dan Kalimantan, serta mengancam produksi pangan seperti beras, kelapa sawit, dan kopi. Langkah mitigasi meliputi penguatan pemadaman karhutla, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), optimasi sumur bor, perbaikan irigasi, penyaluran benih tahan kering, hingga perluasan cakupan asuransi pertanian. Meskipun demikian, musim kemarau ini juga membuka peluang peningkatan budidaya tanaman palawija, tebu, dan hortikultura.

2. Kluster Energi dan Sumber Daya Air

Kekeringan berkepanjangan berisiko menyurutkan cadangan air dan debit sungai, yang berpotensi mengganggu pasokan air baku serta operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Upaya penanganan mencakup pengerukan dan pemeliharaan penampung air, konservasi daerah aliran sungai (DAS), serta modifikasi cuaca. Di sisi lain, berkurangnya tutupan awan memberi peluang optimasi pembangkit listrik berbasis energi surya (PLTS), termasuk PLTS atap.

3. Kluster Kesehatan Masyarakat

Peningkatan suhu dan perubahan kelembapan udara dapat mempercepat penyebaran penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan malaria, sementara kondisi kering meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan (ISPA). Strategi pencegahan difokuskan pada penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, jaminan pasokan air bersih di faskes, serta edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat.

4. Kluster Perikanan dan Pangan Akuatik

Fenomena El Nino kuat berpotensi memicu upwelling (pengangkatan massa air kaya nutrisi dari dasar ke permukaan laut), yang dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan pelagis seperti cakalang, tongkol, dan kembung, serta menguntungkan produksi garam rakyat. Namun, perubahan suhu dan kualitas air berisiko mengganggu sektor perikanan air tawar dan budidaya rumput laut. Mitigasi dilakukan melalui penyusunan kalender produksi, pemanfaatan data oseanografi, dan penerapan teknologi budidaya yang efektif.

Sebaran Dampak per Wilayah

Dokumen kebijakan tersebut mencatat, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan cakupan dampak paling luas, mulai dari krisis air baku, pertanian, kesehatan, hingga PLTA, meski memiliki peluang optimalisasi pada energi surya dan produksi garam.

Sementara itu, Bali dan Nusa Tenggara diproyeksikan menghadapi tantangan utama di sektor krisis air baku serta peluang energi surya. Sulawesi diprediksi mengalami dampak yang lebih beragam. Untuk wilayah Maluku dan Papua, potensi peningkatan produktivitas perikanan tangkap cukup tinggi, namun tetap dibayangi risiko keterbatasan pasokan air untuk produksi berbasis lahan.

El Niño merupakan fenomena penyimpangan iklim global yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Kondisi ini memicu perubahan pola angin dan curah hujan, yang bagi Indonesia umumnya berdampak pada musim kemarau yang jauh lebih kering dan berkepanjangan. Dalam beberapa dekade terakhir, siklus El Nino telah beberapa kali memicu kekeringan parah, krisis air bersih, kegagalan panen serentak, hingga kebakaran hutan dan lahan skala besar yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyusunan panduan kebijakan berbasis empat kluster prioritas ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menggeser pola penanganan dari yang semula bersifat reaktif menjadi mitigasi preventif yang terukur dan terintegrasi.