Detak Media — JAKARTA – Independensi Bank Indonesia (BI) menjadi faktor paling krusial yang harus dijaga pascapengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Hilangnya independensi bank sentral dinilai tidak hanya menggerus kepercayaan pasar, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas ekonomi sebagaimana pernah dialami Indonesia saat krisis moneter 1998 maupun sejumlah negara di Amerika Latin.

Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan, arah kebijakan moneter BI tetap konsisten meski terjadi pergantian kepemimpinan. Prioritas BI tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Jahen Fachrul Rezki mengatakan, pergantian kepemimpinan di BI merupakan ujian bagi institusi bank sentral. Menurut dia, yang terpenting bukan sekadar siapa pengganti Perry, melainkan apakah kepemimpinan baru tetap mampu menjaga independensi BI sesuai amanat undang-undang.

“Peranan bank sentral itu idealnya akan tetap selalu independen. Jadi tidak bisa ‘diatur’. Bank Indonesia bisa diawasi, tetapi ketika harus mengikuti apa yang diinginkan pemerintah, di situlah yang menjadi masalah,” ujar Jahen dalam diskusi Meja Redaksi BeritaSatu bertajuk Perry Mundur dari Gubernur BI: Menjaga Independensi Bank Sentral & Pertaruhan Ekonomi, Selasa (28/7/2026).

Menurut Jahen, berbagai studi menunjukkan bank sentral yang independen mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan perekonomian jangka panjang dibanding kepentingan jangka pendek pemerintah. Sebaliknya, ketika independensi melemah, stabilitas ekonomi ikut terancam. “Kita banyak belajar di negara-negara Amerika Latin. Ketika independensi bank sentral hilang, inflasinya gila-gilaan. Indonesia juga pernah mengalami kondisi ketika bank sentral kita kurang independen,” kata dia.

Dia menegaskan, mandat utama BI adalah menjaga stabilitas moneter, termasuk inflasi dan nilai tukar rupiah, bukan mengejar pertumbuhan ekonomi ataupun mendukung program-program populis pemerintah. Menurut dia, apabila bank sentral terlalu berorientasi pada pertumbuhan, kebijakan moneter berpotensi kehilangan kredibilitas. “Kalau BI akhirnya mencoba mengurusi pertumbuhan, itu kontraproduktif bagi perekonomian. Sektor keuangan membutuhkan kepastian dan stabilitas,” ujar dia.

Secara terpisah, saat menyampaikan pidato inspiratif secara daring dalam *editor briefing* BI di Parapat, Simalungun, Jumat (31/7/2026), Destry Damayanti menyampaikan seluruh bauran kebijakan yang telah ditempuh BI tetap dipertahankan, sehingga tidak ada perubahan arah kebijakan dibandingkan sebelum transisi kepemimpinan. Ia menekankan tetap fokus pada kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengedalian inflasi, serta ikut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ringkasan RDG Bank Indonesia, 21-22 Juli 2026 menunjukkan ketidakpastian kondisi ekonomi global masih tinggi. Meski Bank Sentral Amerika Serikat (the Federal Reserve/the Fed) sudah menyatakan tidak menaikkan suku bunga acuannya (*Fed Funds Rate*/FFR), namun *statement* dari *Chairman* the Fed Kevin Warsh menyimpulkan adanya kecenderungan kekhawatiran terhadap situasi ekonomi yang belum kondusif. Pasar memperkirakan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama (*higher for longer*). Adapun FFR saat ini berada di kisaran 3,50% hingga 3,75%.

“Situasinya, suku bunga tinggi, *yield* Treasury Bond tinggi, ini akan berdampak ke *emerging market* seperti Indonesia. Hal ini tentu akan mempengaruhi kebijakan BI,” kata dia.

Destry menjelaskan, salah satu tantangan BI dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi. Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 21-22 Juli 2026, BI mempertahankan *BI-Rate* 5,75%. “Kita masih melihat ketidakstabilan dari aset-aset domestik seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia). Kita juga melihat tantangan dalam inflasi pangan,” ujar dia.

Destry mengatakan, untuk menjaga nilai tukar yang masih dibutuhkan adalah masuknya dana asing (*inflow*). Dengan penaikan *BI-Rate* hingga 100 basis poin (bps) sejak RDG BI bulan Mei hingga Juni 2026, maka dampaknya adalah *repricing* dari aset-aset domestik. Ia juga menjelaskan, sudah ada *inflow* ke instrumen SBN dan SRBI mencapai Rp195 triliun atau setara dengan US$10 miliar sejak Januari 2026 hingga akhir Juli ini.

“Ini sangat penting untuk memperkuat cadangan devisa, dan rupiah dapat kita kelola lebih stabil,” ungkap dia.

Tak Bekerja Sendiri

Di sisi lain, Jahen menilai, independensi tidak berarti BI bekerja sendiri. Koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal tetap diperlukan agar bauran kebijakan berjalan efektif. Ia mencontohkan, kenaikan suku bunga oleh BI akan kehilangan efektivitas apabila pada saat yang sama pemerintah justru memperbesar likuiditas. “Kalau kebijakan moneter dan fiskalnya tidak kompak, dampaknya bagi perekonomian tidak akan optimal,” kata dia.

Jahen menegaskan, independensi bank sentral bukan berarti BI bekerja tanpa pengawasan. Menurut dia, mekanisme pengawasan tetap dijalankan melalui DPR maupun lembaga yang berwenang. Namun, pengawasan tidak boleh berubah menjadi intervensi terhadap keputusan moneter.

“Independensi itu bukan berarti tanpa evaluasi atau tanpa pengawasan. Proses pengawasan bisa dilakukan oleh DPR maupun badan pengawas. Tapi mengawasi bukan berarti mengintervensi. Kalau data tidak menunjukkan suku bunga harus diturunkan, misalnya, pemerintah ataupun DPR tidak bisa memaksa BI mengambil kebijakan yang justru kontraproduktif,” papar dia.

Jahen mengatakan perhatian pasar kini tertuju pada tiga hal, yakni figur pengganti Perry Warjiyo, arah kebijakan yang akan ditempuh gubernur baru, serta proses pemilihannya. Menurut dia, calon Gubernur BI harus memiliki rekam jejak kuat di bidang moneter dan keuangan, sementara proses seleksi harus berlangsung transparan sesuai mekanisme undang-undang agar tidak memunculkan keraguan investor. “Kalau satu dari tiga itu tidak dilakukan secara benar, saya yakin respons pasar akan sangat kurang positif,” ujar dia.

Ia menambahkan, BI bersama pemerintah perlu segera memberikan kepastian kepada publik bahwa pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah mandat bank sentral maupun mengganggu proses pengambilan kebijakan. Menurut Jahen, membangun kembali kepercayaan jauh lebih sulit dibanding menjaganya. “Menghancurkannya cuma butuh satu-dua hari. Tapi mengembalikan kepercayaan itu tidak mudah dan biaya ekonominya sangat mahal,” kata Jahen.

Prasyarat Pertumbuhan

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan stabilitas ekonomi merupakan prasyarat agar pertumbuhan bisa berlangsung secara berkelanjutan. Saat nilai tukar bergejolak dan inflasi tidak terkendali, biaya impor meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan kepercayaan investor ikut melemah. Dalam kondisi ini pertumbuhan ekonomi akan lebih sulit dicapai.

“Memang ada konsekuensi jangka pendek ketika suku bunga dipertahankan relatif tinggi, karena biaya pendanaan menjadi lebih mahal. Namun biaya tersebut masih lebih kecil dibandingkan risiko yang muncul apabila stabilitas makroekonomi terganggu,” terang Yusuf kepada Investor Daily, Jumat (31/7/2026).

Ia berpendapat masuknya dana ke SBN dan SRBI turut dipengaruhi oleh daya tarik selisih imbal hasil. Namun, investor juga mempertimbangkan kualitas fundamental ekonomi. Imbal hasil yang tinggi tidak akan menarik apabila nilai tukar berisiko terdepresiasi tajam. Dengan kata lain, arus modal yang masuk mencerminkan kombinasi antara daya tarik imbal hasil dan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Ke depan, tantangannya adalah memperdalam pasar keuangan domestik dan memperbesar basis investor lokal agar ketahanan terhadap pembalikan arus modal semakin kuat,” tutur Yusuf.

Menurut dia, ada risiko yang membayangi bila kebijakan terlalu berfokus pada stabilitas nilai tukar. Namun dalam kondisi ketidakpastian global, upaya menjaga stabilitas rupiah juga berarti menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi barang impor. Sementara itu, dorongan terhadap konsumsi dan investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

Ukuran keberhasilan kebijakan moneter tidak seharusnya hanya dilihat dari satu indikator. Stabilitas nilai tukar membantu menjaga inflasi tetap rendah, inflasi yang terkendali meningkatkan kepastian usaha dan daya beli, kemudian kondisi tersebut menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. “Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, saya akan menempatkan stabilitas sebagai prioritas utama. Bukan karena pertumbuhan tidak penting, tetapi karena pertumbuhan yang dibangun tanpa fondasi stabilitas akan lebih rentan,” tutur dia.

Tantangan yang dihadapi oleh BI adalah memastikan prioritas tersebut tidak berlangsung terlalu lama, sehingga ketika tekanan eksternal mulai mereda, pelonggaran kebijakan dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mempercepat pemulihan sektor riil.

Terjadinya volatilitas di pasar SBN dan SRBI, tidak dapat dilihat sebagai kegagalan kebijakan moneter. Indonesia merupakan ekonomi terbuka sehingga pergerakan suku bunga global, terutama kebijakan the Fed, serta ketidakpastian geopolitik memang akan memengaruhi arus modal. Hal yang lebih penting adalah kemampuan BI mengelola gejolak tersebut. “Selama ini intervensi di pasar valas, DNDF, dan pasar SBN menunjukkan bahwa volatilitas dapat diredam sehingga tidak berkembang menjadi tekanan yang mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ujar Yusuf.