Detak Media — Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, melontarkan tudingan bahwa Israel sengaja meningkatkan intensitas serangan ke Jalur Gaza. Menurut Hamas, eskalasi agresif ini merupakan upaya untuk menggagalkan kesepahaman yang telah dicapai bersama tim mediator dan Amerika Serikat mengenai implementasi tahap baru kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataan resminya, Hamas membeberkan bahwa gelombang serangan udara militer Israel sejak Minggu (2/8/2026) pagi telah menewaskan lebih dari 18 warga Palestina, bahkan merenggut nyawa satu keluarga utuh. Hamas menegaskan bahwa aksi pengeboman ini adalah eskalasi yang disengaja oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengganggu kesepahaman yang telah dicapai bersama mediator, termasuk pemerintah AS, demi merampungkan implementasi kesepakatan gencatan senjata.

Menyikapi insiden tersebut, Hamas mendesak para mediator dan negara penjamin gencatan senjata untuk segera mengambil tindakan nyata dan menghentikan manuver militer Israel. “Kami menyerukan para mediator dan penjamin untuk menunaikan tanggung jawab mereka, mengecam keras serangan ini, serta segera menekan Israel agar menghentikan agresi dan mematuhi poin-poin kesepakatan,” tegas Hamas dalam pernyataannya pada Senin.

Lebih lanjut, Hamas menyebut tindakan Israel sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelompok itu mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah hukum guna menyeret rezim Israel ke meja pertanggungjawaban. Mereka juga menuntut perlindungan mendesak bagi warga sipil Palestina yang kian terancam oleh risiko genosida dan pengusiran paksa.

Sebelumnya, pada Jumat (31/7/2026), Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bersama Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan tahapan selanjutnya dari skema gencatan senjata di Gaza siap untuk dilaksanakan. Pihaknya mengonfirmasi bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan (roadmap) rinci terkait proses perdamaian tersebut. Kendati demikian, hingga saat ini, pemerintah maupun militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan kesepakatan tersebut.

Konflik di Jalur Gaza telah berlangsung dalam skala destruktif yang memicu krisis kemanusiaan terburuk di kawasan tersebut selama beberapa dekade terakhir. Berbagai upaya perundingan yang difasilitasi oleh mediator internasional seperti Qatar, Mesir, dan AS berulang kali menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan mengenai penarikan pasukan, pembebasan sandera, dan jaminan keamanan permanen.

Eskalasi serangan militer di tengah proses negosiasi kerap terjadi sebagai bentuk dinamika politik ‘brinkmanship’, di mana masing-masing pihak berusaha meningkatkan daya tawar (bargaining power). Ketidakpastian sikap pemerintah Israel di bawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu terhadap peta jalan baru perdamaian ini kian memperpanjang penderitaan warga sipil Gaza dan mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan.