Detak Media — Pemerintah China resmi meluncurkan paket balasan perdagangan terluasnya terhadap Amerika Serikat sejak gencatan senjata ekonomi disepakati Oktober 2026. Langkah tegas ini diambil oleh otoritas China, hanya beberapa pekan sebelum kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Washington yang dijadwalkan pada September 2026.

Kementerian Perdagangan China melarang entitas domestik berbisnis dengan tujuh perusahaan dan organisasi AS. Selain itu, pemerintah China juga memperketat kontrol ekspor pesawat nirawak (drone) beserta teknologinya ke AS, serta melarang perusahaan lokal bekerja sama dengan lembaga sertifikasi dan kepatuhan AS dalam inspeksi pabrik.

Sebanyak enam entitas AS dijatuhi sanksi atas keterlibatan mereka dalam sanksi terkait Xinjiang. Sementara itu, satu lembaga asal Arizona, Compliance Testing, masuk daftar hitam akibat membantu kebijakan Federal Communications Commission (FCC) yang membatasi produk China.

Langkah ini menjadi kali pertama Beijing menargetkan pihak-pihak yang membantu penegakan undang-undang pencegahan kerja paksa Uygur (UFLPA). Lembaga konsultan Eurasia Group menilai China sengaja meningkatkan biaya kepatuhan bagi bisnis AS, namun tetap membuka ruang negosiasi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mendatang.

Analis BNP Paribas William Bratton menyebut pemerintah China mulai meniru strategi AS dalam perang teknologi. Jika Amerika berfokus membatasi penggunaan produk China di rantai pasoknya, otoritas Negara Tirai Bambu itu saat ini justru mulai membatasi aliran produk dan teknologi China yang masuk ke pasar AS.

Selain pengetatan ekspor drone, otoritas China juga meluncurkan investigasi keamanan nasional pertama di sektor perdagangan luar negeri. Penyelidikan ini menyasar peralatan cetak dan penggandaan impor yang terpasang perangkat lunak asing, yang berpotensi meluas ke sektor teknologi lainnya.

Saling Gertak Demi Memperkuat Posisi Tawar

Eskalasi terbaru ini mencerminkan persaingan mendasar yang masih membara sejak Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump menyepakati gencatan senjata di Korea Selatan (Korsel) tahun lalu. Rencana kunjungan Xi ke Washington pada September mendatang merupakan balasan atas kunjungan Trump ke Beijing pada Mei 2026.

Pendiri lembaga konsultan Z-Ben Advisors di Shanghai, Peter Alexander, menilai aksi saling balas ini merupakan taktik kedua negara untuk membangun posisi tawar (leverage) baru jelang KTT. Menurutnya, hambatan-hambatan baru ini kemungkinan akan dijadikan bahan kompromi saat kedua pimpinan negara bertemu.

Pihak Beijing menegaskan, tindakan balasan ini dipicu oleh sederet aksi sepihak AS baru-baru ini. Di antaranya adalah kebijakan FCC yang melarang model drone dan router baru asal China, serta masuknya lebih dari 40 perusahaan Tiongkok ke daftar sanksi UFLPA yang diumumkan hanya sehari setelah negosiator perdagangan kedua negara selesai berunding.

Hingga saat ini, agenda pertemuan puncak antara Trump dan Xi masih dijadwalkan berjalan sesuai rencana. Namun, analis memperingatkan, jika AS mengambil langkah yang lebih agresif, seperti membatasi akses China ke model AI open-source atau layanan cloud computing, kesepakatan gencatan senjata kedua negara berisiko runtuh sepenuhnya.

Persaingan ekonomi dan teknologi antara AS dan China telah berlangsung intensif dalam beberapa tahun terakhir, berfokus pada dominasi rantai pasok global, semikonduktor, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI).

Kedua negara saling menerapkan tarif impor tinggi, sanksi perdagangan, serta pembatasan akses teknologi atas alasan keamanan nasional dan hak asasi manusia (HAM).

Meski Trump dan Xi telah mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara untuk meredakan tensi pasar global, ketegangan mendasar tetap tinggi. Saling gertak melalui sanksi dan kontrol ekspor jelang KTT bilateral menjadi strategi rutin kedua kekuatan ekonomi dunia ini untuk mengamankan konsesi politik dan ekonomi sebelum memasuki meja perundingan resmi.