Detak Media — JAKARTA – Ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global masih membayangi, terutama dengan memanasnya kembali intensitas konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada awal Juli ini. Menghadapi situasi tersebut, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah demi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia (BI) akan memperkuat bauran kebijakan yang mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%. Sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan dipererat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pembiayaan bagi program prioritas pemerintah. Selain itu, BI bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong intermediasi perbankan melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, ditopang oleh permintaan domestik. Perkembangan pada triwulan II-2026 menunjukkan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, didukung oleh realisasi program prioritas dan percepatan belanja pemerintah, termasuk pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Konsumsi rumah tangga terjaga didorong berbagai stimulus pemerintah, seperti bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional,” jelas Perry dalam jumpa pers virtual BI di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Perry menambahkan bahwa investasi, terutama investasi bangunan, didukung oleh realisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meskipun investasi swasta masih perlu ditingkatkan. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor perlu terus diperkuat untuk memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Secara sektoral, pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan tetap baik, sejalan dengan realisasi program pemerintah. Ke depan, implementasi berbagai program prioritas pemerintah akan terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi.

BI menilai ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global masih berlanjut. Terhambatnya lalu lintas di Selat Hormuz mengganggu produksi dan rantai pasok perdagangan antarnegara, serta menyebabkan harga minyak dan berbagai komoditas dunia berbalik naik. “Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan tetap lemah sebesar 3,0% dan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,5%. Kebijakan moneter global menjadi lebih ketat sebagai respons terhadap makin tingginya tekanan inflasi tersebut,” ujar Perry.

Ia memaparkan bahwa kebijakan suku bunga Bank Sentral AS diperkirakan naik lebih awal ke triwulan IV-2026. Imbal hasil (yield) US Treasury juga naik tinggi ke level 4,56% (tenor 10 tahun) dan 4,18% (tenor 2 tahun) pada 20 Juli 2026, dan diperkirakan meningkat lagi didorong oleh melebarnya defisit fiskal AS. Di pasar keuangan global, aliran modal keluar dari negara emerging markets beralih ke pasar keuangan AS dan aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets), sehingga mendorong penguatan mata uang dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY). “Hal tersebut mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” terang Perry.

Waspada Kenaikan Harga Minyak Dunia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewaspadai kenaikan harga minyak dunia akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Lonjakan harga energi dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah, sehingga membatasi kemampuan APBN dalam memberikan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat, sehingga pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak akan meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara, terutama melalui beban subsidi energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola belanja dan menyiapkan kebijakan fiskal. “Belum ada, cuma saya khawatir harga minyak naik terlalu tinggi, jadi ruang fiskal saya untuk ngasih stimulus terbatas, selain subsidi harga BBM ya,” kata Purbaya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan kebijakan fiskal apabila konflik di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah terus berlanjut. Kekhawatiran itu muncul setelah harga minyak dunia melonjak sekitar 2% pada perdagangan Selasa (21/7/2026) dan ditutup pada level tertinggi dalam lima pekan. Kenaikan dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat meningkatnya konflik antara AS dan Iran. Harga minyak mentah Brent naik US$1,79 atau 2% menjadi US$91,01 per barel, level penutupan tertinggi sejak 10 Juni 2026. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menguat US$1,68 atau 2% menjadi US$84,91 per barel, tertinggi sejak 11 Juni 2026.

Selain konflik AS-Iran, ancaman blokade jalur pelayaran oleh kelompok Houthi terhadap Arab Saudi juga memperbesar kekhawatiran pasar terhadap keamanan pasokan minyak global. Purbaya mengungkapkan, pemerintah telah menyusun perencanaan APBN dengan asumsi skenario harga minyak dunia mencapai US$100 per barel. Dengan asumsi tersebut, penurunan harga minyak ke level sekitar US$70 per barel sebenarnya akan memberikan ruang fiskal tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat stimulus ekonomi. “Tadi, kan ketika saya harap harga minyak turun ke US$70, sebelumnya kan anggaran saya hitung dengan harga US$100, jadi saya ada uang lebih, kira-kira untuk dipakai untuk menumbuhkan ekonomi,” ujar Menkeu.

Namun, apabila harga minyak terus meningkat, jelas dia, ruang anggaran yang sebelumnya diproyeksikan tersedia akan menyusut. Dengan demikian, pemerintah harus lebih selektif dalam mengalokasikan belanja. “Sekarang mungkin jadi uangnya agak berkurang, jadi saya mesti hati-hati lagi. Tapi fondasi ekonomi tetap kita terjaga dengan baik,” kata Purbaya.