Detak Media — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) mengumumkan proyeksi nilai belanja pengadaan pemerintah yang mencapai Rp911,7 triliun berdasarkan data Inaproc untuk Tahun Anggaran 2026. Angka ini menunjukkan potensi besar pengadaan dalam mendorong pembangunan nasional.

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa setiap keputusan dalam pengadaan barang dan jasa harus memiliki dampak ekonomi yang nyata dan signifikan terhadap pembangunan. Ia menekankan bahwa pengadaan bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah keputusan strategis yang mencakup aspek ekonomi, industri, dan pembangunan.

“Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat,” ungkap Sarah saat membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan Temu Bisnis ICEF yang diselenggarakan untuk keempat kalinya ini berlangsung di Grand Ballroom Jakarta Internasional Expo Kemayoran pada 29 Juli hingga 31 Agustus 2026, bersamaan dengan IPFE 2026. Acara ini dirancang sebagai platform strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat transformasi sistem pengadaan barang dan jasa nasional. Tema yang diusung tahun ini adalah “Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern; Transormasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas”.

Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara LKPP RI, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan sistem pengadaan yang modern, transparan, efisien, dan berbasis data.

Selama tiga hari penyelenggaraan, ICEF – IPFE 2026 menyajikan berbagai agenda, termasuk talkshow, temu bisnis, bimbingan teknis (bimtek), dan sertifikasi profesi. Agenda-agenda ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pengadaan sekaligus membuka peluang bisnis baru bagi sektor swasta.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor KADIN Indonesia, Juan Permata Adoe, menyampaikan bahwa ICEF-IPFE 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menambahkan bahwa forum yang dihadiri sekitar 135 penyedia ini dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi untuk bergabung dalam Katalog Elektronik.

ICEF–IPFE 2026 menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung dari berbagai instansi pemerintah, seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), serta perwakilan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Mbizmarket, sebuah lokapasar mitra LKPP RI, turut berpartisipasi dalam ICEF–IPFE 2026 di booth nomor 47. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk mendukung transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah melalui platform yang transparan, efisien, akuntabel, serta memprioritaskan produk dalam negeri.

Melalui platform Mbizmarket, instansi pemerintah dapat melakukan proses pengadaan dengan lebih mudah dan cepat. Platform ini tidak hanya memudahkan pencarian produk dalam negeri beserta informasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), tetapi juga menyederhanakan administrasi transaksi dan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan nilai tambah bagi pemerintah maupun penyedia.

CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan, menjelaskan bahwa keterlibatan Mbizmarket dalam ajang ICEF selama tiga tahun berturut-turut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah. “Bagi kami, ICEF adalah wadah strategis yang tidak hanya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan inklusif,” ujar Ryn.