Detak Media — Bank Indonesia (BI) menempatkan pengendalian inflasi pangan sebagai salah satu fokus utama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi. Untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional, BI bersama pemerintah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program strategis ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Implementasi GPIPS menunjukkan hasil yang menggembirakan di berbagai daerah. Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi praktik pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP) telah mencapai 242 program, melampaui target nasional sebesar 137,50%. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga berhasil melampaui target dengan 267 nota kesepahaman atau 176,82% dari sasaran. Sementara itu, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencatat 785 program atau 303,09% dari target. Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22% dari target tahunan, dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun.

Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota, khususnya untuk pengendalian inflasi pangan terkait beras. “BI bersama pemerintah juga meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS),” ujarnya saat menyampaikan pidato inspiratif secara daring dalam kegiatan editor briefing BI di Parapat, Simalungun, Jumat (31/7/2026).

Penguatan upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan pengendalian inflasi pangan yang semakin kompleks. Risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta sifat komoditas pangan yang musiman menjadi faktor-faktor yang perlu diantisipasi.

Destry menjelaskan bahwa melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, BI bersama pemerintah berupaya memperkuat produktivitas, hilirisasi, serta ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, mendukung agenda Asta Cita dalam mewujudkan swasembada pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelembagaan, kemitraan dengan *offtaker*, dan perluasan akses pasar.