Detak Media — Posisi utang pemerintah Indonesia dinilai masih berada dalam koridor yang sehat menjelang lelang Surat Utang Negara (SUN) dengan target indikatif senilai Rp 32 triliun pada pekan depan. Namun, perhatian pelaku pasar kini mulai bergeser, lebih tertuju pada meningkatnya biaya pinjaman akibat tingginya imbal hasil (yield) obligasi pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sebesar 40,75% masih jauh di bawah batas maksimal 60% yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Posisi utang pemerintah masih tergolong sehat. Namun perhatian pasar kini lebih tertuju pada biaya utang daripada besarnya rasio utang itu sendiri. Yield yang bertahan tinggi akan meningkatkan beban bunga sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah,” ujar Yusuf kepada Investor Daily, Minggu (2/8/2026).

Menurut Yusuf, utang pemerintah masih dapat dikelola dengan baik selama penerimaan negara terus meningkat dan biaya pinjaman dapat ditekan secara bertahap. Sebaliknya, jika beban bunga terus membengkak sementara penerimaan negara stagnan, maka tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan sekadar kenaikan rasio utang.

Menyinggung lelang SUN pekan depan, Yusuf menilai target indikatif Rp 32 triliun memiliki peluang besar untuk tercapai karena likuiditas pasar yang masih memadai. Pada lelang sebelumnya, total nilai penawaran yang masuk mencapai Rp 67,89 triliun, sementara pemerintah hanya menyerap Rp 32 triliun.

“Fokus pasar bukan lagi pada kemampuan pemerintah menyerap dana, melainkan besarnya premi yield yang harus diberikan agar penawaran tersebut dapat dimenangkan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa investor masih menunjukkan minat yang lebih besar terhadap obligasi dengan tenor menengah. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan pada seri FR0109 yang memiliki jatuh tempo pada tahun 2031 dalam lelang sebelumnya.

Yusuf menguraikan, preferensi investor tersebut mengindikasikan upaya untuk memperoleh imbal hasil yang menarik tanpa harus mengambil risiko durasi yang terlalu panjang, terutama di tengah ketidakpastian arah suku bunga global.

Pergerakan yield SUN ke depan, menurut Yusuf, akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kondisi global, stabilitas nilai tukar rupiah, dan perkembangan domestik.

Dari sisi global, ruang penurunan yield dinilai masih terbatas selama bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50-3,75% dan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) tenor 10 tahun berada di sekitar 4,7%.

Sementara itu, dari sisi eksternal domestik, pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar Rp 18.060 per dolar AS serta munculnya defisit neraca perdagangan setelah enam tahun mencatat surplus, turut meningkatkan persepsi risiko investor terhadap aset keuangan Indonesia.

Adapun dari dalam negeri, kebutuhan pembiayaan pemerintah, inflasi yang meningkat menjadi 3,34% secara tahunan, kondisi likuiditas perbankan, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter menjelang pergantian kepemimpinan Bank Indonesia juga menjadi faktor yang memengaruhi minat investor terhadap surat berharga negara.

Meskipun selisih (spread) imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) terhadap US Treasury masih relatif lebar, Yusuf menilai kondisi tersebut belum cukup kuat untuk menarik arus dana asing secara signifikan.

Menurutnya, investor asing saat ini lebih memilih menempatkan dana pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dinilai menawarkan likuiditas lebih tinggi dan risiko lebih rendah di tengah ketidakpastian pergerakan rupiah serta arah suku bunga global.

“Investor asing tidak hanya melihat tingkat yield, tetapi juga membutuhkan keyakinan bahwa stabilitas rupiah dapat tetap terjaga,” pungkas Yusuf.