Detak Media — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus berlanjut hingga Maret 2026. Namun, data yang sama menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran masyarakat, yang tercermin dari kenaikan gini ratio.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyatakan bahwa gini ratio Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Angka ini mengalami peningkatan 0,005 poin dibandingkan dengan periode September 2025 yang berada di angka 0,363.

“Pada bulan Maret 2026, ketimpangan di Indonesia tercatat sebesar 0,368 atau naik 0,005 poin dari September 2025,” ungkap Edy dalam konferensi pers di kantor BPS, Rabu (5/8/2026).

Edy menjelaskan bahwa gini ratio merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi angkanya, semakin besar pula tingkat ketimpangan yang terjadi.

BPS mencatat bahwa kenaikan gini ratio dalam enam bulan terakhir ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, gini ratio meningkat menjadi 0,387 pada Maret 2026, naik dari 0,383 pada September 2025. Sementara itu, di perdesaan, kenaikan tipis terjadi menjadi 0,296 dari sebelumnya 0,295.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Maret 2025, ketimpangan secara nasional justru menunjukkan tren penurunan. Gini ratio pada Maret 2026 tercatat lebih rendah 0,007 poin dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 0,375. Penurunan ini juga terlihat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah pada Maret 2026 mencapai 19,22%. Jika dirinci lebih lanjut, distribusi pengeluaran kelompok terbawah di perkotaan sebesar 18,31%, sedangkan di perdesaan mencapai 22,24%.

Jumlah Penduduk Miskin Turun

Pada kesempatan yang sama, BPS juga melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Hingga Maret 2026, tercatat ada 22,93 juta orang yang masuk dalam kategori miskin. Angka ini lebih rendah sekitar 430.000 orang dibandingkan dengan September 2025 yang sebanyak 23,36 juta orang.

Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% pada Maret 2026. Angka ini lebih rendah 0,18 poin persentase dibandingkan dengan September 2025. “Sejak Maret 2023-Maret 2026 jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan,” ungkap Edy.

Namun, disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menunjukkan perbedaan yang cukup lebar. Tingkat kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 6,34%, turun dari 6,60% pada September 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 10,67%, turun tipis dari 10,72% pada periode yang sama.

Secara spasial, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang mencapai 12,02 juta orang atau sekitar 52,42% dari total penduduk miskin di Indonesia. Sebaliknya, Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni sekitar 870.000 orang atau 3,79% dari total penduduk miskin nasional.

“Bila dibandingkan dengan September 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yaitu turun 0,21%,” pungkas Edy.