Detak Media — JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% pada triwulan II-2026 belum sepenuhnya mampu mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas. Sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja produktif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan jumlah pekerja informal. Pada November 2025, tercatat sebanyak 85,35 juta orang (57,7%) bekerja di sektor informal. Angka ini kemudian naik menjadi 87,74 juta orang (59,42%) pada Februari 2026, dan kembali meningkat menjadi 87,88 juta orang (59,3%) pada Mei 2026.

Sementara itu, pekerja formal pada Februari 2026 baru mencapai 60,31 juta orang atau sekitar 40,70% dari total pekerja. Kondisi ini berarti hampir enam dari sepuluh pekerja di Indonesia masih beraktivitas dalam kegiatan informal.

“Oleh karena itu, saya akan menyebut kondisi Indonesia sekarang sebagai pertumbuhan yang tangguh dan cukup inklusif, tetapi belum cukup banyak menciptakan pekerjaan produktif,” ujar Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, Jumat (7/8/2026).

Josua menambahkan, kualitas pemanfaatan tenaga kerja juga belum menunjukkan kekuatan yang signifikan. Sekitar 33,20% pekerja masih bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat setengah pengangguran juga tercatat mengalami kenaikan tipis menjadi 7,28%.

“Jadi, penurunan tingkat pengangguran tidak boleh langsung disamakan dengan tersedianya pekerjaan yang cukup, stabil, produktif, dan memberikan penghasilan memadai,” jelas Josua.

Lima Prioritas untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Menghadapi situasi ini, Josua mengidentifikasi lima prioritas mendesak yang dapat menjadikan investasi swasta dan manufaktur sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kelima prioritas tersebut meliputi:

  1. Mengubah Ukuran Keberhasilan Investasi: Fokus perlu dialihkan dari sekadar nilai rupiah menjadi nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun realisasi investasi pada triwulan II-2026 mencapai Rp 511,8 triliun dan menyerap sekitar 742 ribu pekerja, mayoritas investasi terbesar justru masuk ke industri logam dasar (Rp 81 triliun atau 15,8%), yang cenderung padat modal dibandingkan industri padat karya seperti pakaian atau makanan.
  2. Paket Pemulihan Manufaktur Padat Karya: Pemerintah perlu merancang paket pemulihan yang terarah untuk sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, pakaian, alas kaki, furnitur, makanan-minuman, elektronik, dan komponen otomotif. Sektor-sektor ini membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, energi yang kompetitif, logistik yang efisien, pengembalian pajak ekspor yang cepat, perlindungan perdagangan yang adil, dan akses pembiayaan modal kerja. Subsidi perusahaan sebaiknya bersifat sementara dan dikaitkan dengan tambahan pekerja bersih.
  3. Kepastian Berusaha: Kepastian regulasi, persaingan yang lebih kuat, hambatan masuk dan keluar usaha yang lebih rendah, perdagangan yang lebih terbuka, serta mobilisasi modal swasta yang lebih besar menjadi kunci utama dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Bank Dunia mencatat bahwa hambatan regulasi dan keterbatasan penyebaran pengetahuan masih menahan produktivitas dan pertumbuhan pekerjaan.
  4. Pergeseran Subsidi APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebaiknya secara bertahap dialihkan dari subsidi barang yang terlalu luas ke perlindungan langsung bagi rumah tangga yang membutuhkan. Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk infrastruktur produktif seperti irigasi, pelabuhan, jaringan listrik, transportasi barang, kawasan industri, perumahan pekerja, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri.
  5. Membangun Hubungan Perusahaan Besar dan UMKM: Hilirisasi ekonomi akan lebih efektif jika perusahaan besar didorong untuk membangun sinergi dengan usaha kecil domestik. Insentif perlu diberikan agar perusahaan besar dapat mengembangkan pemasok lokal, memberikan pendampingan mutu dan teknologi, serta meningkatkan pembelian input produksi dari dalam negeri. Hal ini penting agar pabrik besar tidak terlalu bergantung pada impor mesin, bahan antara, dan jasa profesional.