Detak Media — JAKARTA – Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan langkah efisiensi secara besar-besaran. Permintaan ini muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menekankan pentingnya merumuskan strategi efisiensi segera. Hal ini dikarenakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan segera dimulai pasca-masa reses DPR.

“Pemerintah dan DPR harus mencari solusi agar program MBG tetap bisa berlangsung. Karena setelah reses, APBN akan dibahas oleh DPR dan pemerintah,” ujar Yahya Zaini saat dihubungi pada Jumat (31/7/2026).

Yahya Zaini mengusulkan agar pemerintah melakukan refocusing terhadap kelompok penerima manfaat program MBG. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa prioritas utama program ini adalah peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Lebih lanjut, Yahya mengusulkan pembatasan pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai salah satu upaya efisiensi anggaran. “Juga memperketat pengawasan dan memperbaiki tata kelola MBG,” tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama lima pemohon perseorangan. Permohonan tersebut terkait dengan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG.

Permohonan ini menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026), MK menyatakan ketentuan tersebut tetap konstitusional, namun hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026.

Putusan MK tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR untuk mencari skema pendanaan alternatif bagi program MBG dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya.