Detak Media — Pemerintah Iran melontarkan ancaman serius terhadap negara maupun perusahaan yang mendukung kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait penggunaan aset-aset Iran yang dibekukan. Juru Bicara Markas Pusat Komando Militer Iran Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran tidak akan mengizinkan kapal-kapal mereka melintasi Selat Hormuz.

Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respons terhadap usulan Presiden AS Donald Trump pekan lalu. Trump menyatakan niat pemerintah AS untuk memanfaatkan aset-aset Iran yang disita guna membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami kapal dan muatan akibat eskalasi konflik di Selat Hormuz. “Kami memperingatkan seluruh negara dan perusahaan yang mendukung usulan Trump untuk memanfaatkan aset Iran yang dibekukan: mulai saat ini, angkatan bersenjata Iran tidak akan mengizinkan kapal mereka melintasi Selat Hormuz,” ujar Zolfaghari, seperti dikutip televisi nasional IRIB dan Sputnik, Rabu (29/7/2026).

Ketegangan di kawasan strategis Selat Hormuz terus meningkat, meskipun AS dan Iran sempat menandatangani memorandum perdamaian pada 18 Juni 2026. Kesepakatan tersebut runtuh setelah pasukan AS kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Iran pada 8 Juli 2026. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim serangan susulan itu merupakan balasan atas gangguan militer Iran terhadap kapal-kapal dagang internasional di Selat Hormuz.

Tindakan saling serang ini berlanjut dengan Iran yang membalas dengan menggempur sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Menanggapi eskalasi tersebut, Iran secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Minggu (12/7/2026) hingga seluruh intervensi militer AS di Timur Tengah dihentikan. Sehari kemudian, Presiden Trump menegaskan AS akan mengambil alih peran pengaman Selat Hormuz sekaligus memblokir kembali pelabuhan-pelabuhan utama milik Iran.

Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital yang menghubungkan produsen minyak Timur Tengah di Teluk Persia dengan pasar global. Sekitar seperlima dari konsumsi minyak dunia melintasi selat sempit ini setiap harinya. Eskalasi konflik antara AS dan Iran di kawasan ini tidak hanya mengancam keamanan jalur perdagangan internasional, tetapi juga berpotensi memicu lonjakan harga energi global serta mengganggu stabilitas ekonomi dunia.