Detak Media — Pemerintah Iran mengumumkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Oman untuk merancang rute pelayaran sementara di Selat Hormuz. Langkah diplomatik ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di jalur perairan vital bagi pasokan energi global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyatakan bahwa pernyataan bersama antara kedua negara tersebut kini berada dalam tahap akhir penyusunan. Ia menambahkan bahwa negosiasi berjalan positif dan kesepakatan final sangat mungkin tercapai, asalkan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga.

“Perundingan terus bergerak maju. Kesepakatan akan terwujud jika pihak-pihak ketiga tertentu tidak menghambat proses ini,” ujar Baghaei, seperti dikutip Bloomberg. Baghaei mengaitkan potensi penutupan Selat Hormuz dengan aksi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Gedung Putih sendiri belum memberikan tanggapan resmi, meskipun Presiden AS Donald Trump sebelumnya sempat menyatakan bahwa kesepakatan terkait Selat Hormuz sudah mendekati kenyataan.

Pasca-pengumuman ini, harga minyak mentah dunia menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan. Minyak mentah acuan Brent diperdagangkan di kisaran US$ 79 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$ 75 per barel.

Skema Rute Sementara dan Syarat Ketat Iran

Meskipun ada kemajuan, pemerintah Iran menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak serta-merta berarti Selat Hormuz akan dibuka sepenuhnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menjelaskan bahwa negosiasi dengan Oman difokuskan pada skema rute sementara yang diperkirakan akan berlaku selama dua hingga empat bulan. Sebagian besar jalur pelayaran kapal nantinya akan melewati wilayah perairan teritorial Iran.

“Pemerataan pemahaman ini tidak berarti pembukaan kembali Selat Hormuz secara menyeluruh,” tegas Gharibabadi. Televisi negara Iran juga melaporkan bahwa pembukaan penuh selat tersebut bergantung pada perubahan sikap dan perilaku dari pihak Amerika Serikat. Sebelumnya, Iran menuntut setiap kapal yang melintas untuk mengantongi izin resmi dan membayar retribusi transit.

Di sisi lain, Amerika Serikat membalas langkah tersebut dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, yang sempat memicu kolapsnya kesepakatan gencatan senjata bulan lalu.

Dinamika Politik Internal Iran dan AS

Konflik yang telah memasuki bulan keenam ini menjadi tantangan politik signifikan bagi Presiden AS Donald Trump menjelang pemilihan sela pada November 2026. Gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah menyebabkan lonjakan harga energi dan menekan perekonomian global.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Wakil Presiden AS JD Vance menilai bahwa perpecahan internal di dalam pemerintahan Iran menjadi salah satu faktor yang mempersulit pencapaian perdamaian permanen. “Sistem mereka terpecah. Ada pihak yang menginginkan perang segera berakhir, tetapi ada pula kelompok radikal yang ingin konflik ini terus berlanjut,” ungkap Vance.

Kondisi dalam negeri Iran sendiri tengah menghadapi tekanan berat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui negaranya sedang melalui masa-masa tersulit sejak Revolusi Islam. Ia juga mengungkapkan kerumitan komunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, yang belum pernah muncul kembali ke publik sejak menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan udara pada awal perang.

Selat Hormuz merupakan jalur perairan terpenting di dunia bagi industri minyak bumi. Terletak di antara Oman dan Iran, selat selebar 33 kilometer ini menjadi titik krusial tempat melintasnya sekitar seperlima atau 20% dari total konsumsi minyak mentah harian dunia, serta sebagian besar pasokan Gas Alam Cair (LNG) dari Timur Tengah.

Konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan perairan ini secara langsung memicu krisis energi global. Potensi gangguan atau penutupan Selat Hormuz dapat seketika melonjakkan harga minyak mentah, mengganggu rantai pasok logistik internasional, serta memicu inflasi di berbagai negara.

Pendekatan diplomasi yang dijembatani oleh Oman, sebagai negara netral yang kerap menjadi perantara dalam krisis Timur Tengah, menjadi krusial untuk mencegah kelumpuhan total jalur pasokan energi dunia. Inisiatif ini juga diharapkan menjadi pijakan awal menuju stabilitas geopolitik yang lebih luas.