Detak Media — JAKARTA – Ekonomi Indonesia mencatatkan kinerja positif pada triwulan II-2026 dengan tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5% yang telah berlangsung beberapa waktu. Di saat yang sama, tingkat kemiskinan di Indonesia juga dilaporkan mengalami penurunan signifikan.

Meskipun demikian, terdapat catatan penting mengenai potensi perlambatan di sektor manufaktur dan kemungkinan pelemahan ekspor. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya input biaya produksi yang dihadapi oleh para pelaku industri.

Untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi dan mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada semester II-2026, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal, mempercepat efisiensi industri, serta memastikan penyaluran stimulus sosial yang tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia per Maret 2026. Angka kemiskinan turun sebesar 0,43 juta orang menjadi 22,93 juta, dari semula 23,36 juta orang pada September 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi di semua wilayah. “Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa yaitu turun sebesar 0,21 persen poin,” ucapnya di Jakarta, Rabu.

Secara nasional, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07%, menurun dibandingkan kondisi September 2025 yang sebesar 8,25%. Penurunan jumlah penduduk miskin ini sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari 23,36 juta orang menjadi 22,93 juta orang.

Ekonom Senior Ryan Kiryanto menilai realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% (yoy) merupakan kinerja yang baik, terutama di tengah gejolak internasional dan risiko geopolitik. Ia menyoroti konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi langsung sebagai penopang utama pertumbuhan.

Namun, Ryan mengingatkan bahwa kontraksi pada sektor ekspor dan impor perlu menjadi perhatian pemerintah. “Sekiranya neraca dagang di bulan-bulan berikutnya masih tertekan karena risiko geopolitik dan kebijakan kenaikan tarif AS yang sebesar 10% serta melemahnya permintaan global dan harga komoditas, pemerintah harus mendorong barang ekspor alternatif dari produk manufaktur sambil mempertahankan, atau bahkan meningkatkan konsumsi rumah tangga,” jelasnya.

Ia menambahkan, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bansos, dan investasi langsung menjadi kunci. Perbaikan daya saing melalui reformasi birokrasi yang lebih efisien dan pro-bisnis juga perlu dikerjakan secara sungguh-sungguh.

Ryan berharap target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6% di tahun 2026 dapat tercapai, yang berkesinambungan, berkualitas, dan inklusif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas rata-rata global meskipun ada tekanan global seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang, dan disrupsi teknologi. “Di tengah kondisi seperti itu, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan II sebesar 5,29 persen,” ucapnya.

Capaian ini melanjutkan keberhasilan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama tujuh tahun berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara.

Jika berdasarkan daerah, pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara dilaporkan lebih baik dibandingkan nasional, mencapai 6,1 persen, menunjukkan sektor pariwisata mulai bergerak positif.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata Faisal Rachman menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy) pada triwulan II-2026, tercermin pada performa konsumsi rumah tangga serta belanja pemerintah.

Faisal menjelaskan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,06% (yoy) dari 5,52% (yoy) pada kuartal sebelumnya. Perlambatan ini dipicu oleh normalisasi musiman Ramadhan dan Idul Fitri serta efek basis tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Namun, belanja rumah tangga tetap ditopang oleh periode libur sekolah, pelaksanaan Program MBG, serta ekspansi ekonomi digital.

Di sisi lain, belanja pemerintah melambat menjadi 15,97% (yoy) dari 21,81% (yoy) pada kuartal I 2026, namun tetap berperan penting dalam menjaga keseimbangan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dan menjadi penyangga terhadap guncangan eksternal. Belanja pemerintah ditopang oleh pencairan gaji ke-13 bagi ASN serta berlanjutnya program MBG.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi juga menguat menjadi 6,87% (yoy) dari 5,96% (yoy) pada kuartal sebelumnya, terutama didorong oleh investasi kendaraan yang berkaitan dengan program MBG dan inisiatif Koperasi Desa Merah Putih.

Manufaktur Mulai Melambat

Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% pada kuartal II-2026, sektor manufaktur yang selama ini menjadi motor utama ekonomi nasional mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal II-2026 sebesar 4,52% lebih rendah dibandingkan periode kuartal II-2025 hingga kuartal I-2026 yang secara konsisten tumbuh di atas 5%. “Ini menunjukkan sektor manufaktur mulai menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya,” kata Josua.

Perlambatan ini terjadi karena meningkatnya berbagai biaya produksi. “Kenaikan harga energi, lonjakan harga minyak mentah, biaya logistik yang lebih tinggi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah menjadi faktor utama yang menekan sektor manufaktur,” ucap dia.

Josua menjelaskan, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku, yang membuat biaya produksi atau input cost industri terus meningkat. Pelaku industri menghadapi dilema antara mempertahankan margin keuntungan atau menjaga volume penjualan.

Ia menilai sebagian besar pelaku industri kemungkinan akan memilih menahan kenaikan harga dan menerima tekanan terhadap margin keuntungan demi mempertahankan pangsa pasar serta volume penjualan. Namun, langkah ini tidak bisa berlangsung terus-menerus jika tekanan biaya produksi terus meningkat.

Josua menambahkan, kondisi global yang penuh ketidakpastian berpotensi memperberat tantangan sektor manufaktur. Permintaan ekspor yang belum pulih dan dampak kenaikan suku bunga global diperkirakan mulai terasa pada paruh kedua tahun ini.

Ia meminta pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada sektor manufaktur, khususnya industri padat karya, melalui insentif yang tepat sasaran untuk menjaga aktivitas produksi dan mencegah PHK.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menerangkan bahwa industri pengolahan masih menjadi motor utama perekonomian nasional. Meskipun demikian, pertumbuhan industri pengolahan sebesar 4,52% masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Shinta menyoroti bahwa pertumbuhan industri belum merata karena sejumlah subsektor masih menghadapi keterbatasan permintaan, pelemahan ekspor, tekanan biaya energi dan logistik, fluktuasi nilai tukar, serta ketergantungan bahan baku impor.

Apindo memandang bahwa tantangan pada semester II bukan hanya mempertahankan pertumbuhan di atas 5%, tetapi memperkuat kualitas dan keberlanjutannya. Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, stabilitas makroekonomi, serta ketersediaan energi dan bahan baku dengan harga kompetitif.

Shinta menambahkan, industri menghadapi tantangan berat pada triwulan II akibat konflik Selat Hormuz yang menyebabkan kenaikan harga energi. Pelemahan nilai tukar rupiah juga menambah tekanan karena meningkatkan beban biaya produksi dan bahan baku impor.

Prediksi Semester II

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat mendekati 6% pada semester II 2026. Ia menilai capaian pertumbuhan 5,29% pada triwulan II-2026 sudah cukup baik mengingat kondisi eksternal yang kurang mendukung.

Purbaya menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi pada semester II-2026. Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain menambah likuiditas di perekonomian dan mendorong penurunan suku bunga deposito.

Pemerintah juga akan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat pertumbuhan sektor manufaktur, mengingat adanya potensi pemulihan permintaan global.