Detak Media — JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan dilibatkan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dijadwalkan pada Selasa (28/7/2026) malam. Pelibatan lembaga ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Rapat KSSK ini digelar di tengah situasi pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyampaikan apresiasi mendalam atas pengabdian Perry Warjiyo selama memimpin bank sentral. Anggito memastikan bahwa pengunduran diri Perry tidak akan menimbulkan gangguan pada koordinasi kebijakan antarlembaga terkait, serta tidak akan memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

“Kebijakan moneter ataupun koordinasi kebijakan dengan BI, LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan akan terus berjalan baik bahkan lebih kuat,” ujar Anggito. Ia menambahkan bahwa pada Senin malam, KSSK telah dikumpulkan oleh Presiden dan ditegaskan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Keberlanjutan kebijakan tetap akan dijalankan dengan membangun sinergi yang lebih baik.

“Kami akan terus bangun kepercayaan itu dengan sinergi kebijakan-kebijakan yang lebih bagus, pro rakyat. Nanti malam kami akan ada pertemuan prinsipal KSSK, sekarang diperkuat dengan Danantara juga akan bergabung ke KSSK. Dan minggu depan kami akan sampaikan stand policy kami setelah melakukan koordinasi nanti malam ya,” jelas Anggito di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Anggito juga menegaskan bahwa anggota KSSK, sesuai Undang-Undang, diketuai oleh Menteri Keuangan. Anggotanya meliputi BI, OJK, dan LPS, namun KSSK memiliki kewenangan untuk mengundang unsur lain yang terkait. Dalam kesempatan ini, Danantara diundang atas arahan langsung dari Presiden Prabowo.

“Jadi karena Danantara itu juga mengelola sektor keuangan, jadi tadi malam arahan Bapak Presiden untuk mengikutsertakan Danantara. Saya kira itu sangat bagus dan sebetulnya kami sudah bermaksud juga untuk melakukan, tapi ini ada arahan dari Bapak Presiden akan jauh lebih bagus,” ungkap Anggito.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan bahwa kehadiran Danantara dalam rapat KSSK bukan untuk mengambil keputusan kebijakan. Peran utamanya adalah untuk memperkuat koordinasi kebijakan, mengingat Danantara juga memiliki peran dalam pengelolaan sektor keuangan. KSSK tetap berfungsi sebagai forum koordinasi, sementara kewenangan pengambilan kebijakan tetap berada pada masing-masing otoritas.

Hasil dari koordinasi ini rencananya akan dituangkan dalam sebuah pernyataan kebijakan bersama yang dijadwalkan akan disampaikan pada pekan depan. “Kalau KSSK itu kan koordinasi komite. Sifatnya adalah mengkoordinasikan supaya kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan itu align. Kami tidak mengambil keputusan kebijakan. Kebijakan diserahkan kepada otoritas masing-masing, otoritas fiskal, otoritas moneter, otoritas sektor keuangan dan otoritas penjaminan atau resolusi,” pungkasnya.