— Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian mengenai kepemimpinan Bank Indonesia (BI) menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo. Kepastian arah kebijakan moneter dinilai sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha, stabilitas nilai tukar rupiah, serta iklim investasi di tengah ketidakpastian global yang tengah berlangsung.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa pelaku usaha saat ini masih bersikap menahan diri atau wait and see sembari menanti arah kebijakan BI pascapergantian kepemimpinan. “Yang penting sekarang adalah kepastian. Kepastian arah kebijakan moneter ini sangat penting agar kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada, apalagi di tengah ketidakpastian global dan dinamika perdagangan internasional,” ujar Shinta di Kantor Apindo, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Shinta menjelaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi menjadi perhatian utama dunia usaha. Hal ini dikarenakan sekitar 70% bahan baku industri nasional masih bergantung pada impor yang mayoritas pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat. Kondisi pelemahan rupiah, menurutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi dan berpotensi menekan daya saing industri.

Meskipun demikian, Shinta mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan kepemimpinan sementara yang saat ini dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti. Ia meyakini bahwa Destry, yang telah menjadi bagian dari Dewan Gubernur BI, mampu menjaga kesinambungan kebijakan moneter. “Untuk sementara Bu Destry, kita sudah tahu kinerjanya dan beliau melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini, jadi kita tidak perlu khawatir. Namun, dengan kondisi yang ada tentunya perlu kepastian yang lebih cepat,” tuturnya.

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo, Aviliani, menilai bahwa kesinambungan kebijakan harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Gubernur BI yang baru. Menurut Aviliani, Destry Damayanti merupakan figur yang memahami arah kebijakan yang telah dibangun bersama Perry Warjiyo, sehingga proses transisi kepemimpinan dapat berlangsung lebih mulus. “Kalau melihat Destry Damayanti, sebaiknya memang bisa berkelanjutan. Selama ini banyak kebijakan baru dari Pak Perry juga disusun bersama Deputi Gubernur Senior. Kalau dilanjutkan oleh beliau (Destry), prosesnya akan lebih mulus,” kata Aviliani.

Aviliani menambahkan, kesinambungan kepemimpinan di BI juga akan memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil, yang pada akhirnya mampu menopang stabilitas ekonomi nasional. “Harapan kami, kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil bisa berjalan selaras sehingga tercipta harmoni yang baik bagi perekonomian,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia dengan alasan pribadi. Pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama jajaran Dewan Gubernur BI di Kantor Bank Indonesia pada Senin (27/7/2026).

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI hingga Presiden mengusulkan calon gubernur definitif yang selanjutnya akan menjalani proses persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).