Detak Media — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga secara konsisten pada triwulan II-2026. Meskipun demikian, koordinasi kebijakan terus diperkuat untuk memastikan perekonomian domestik tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi global.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan II-2026 tetap terjaga. Hal ini dicapai di tengah meningkatnya konflik geopolitik, yang didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antar otoritas.

“Hasil assesment KSSK menunjukan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan II-2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antar otoritas,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK III Tahun 2026 di Gedung Pacific Century Place, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa pada triwulan II-2026, tekanan eksternal kembali meningkat. Hal ini disebabkan oleh eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi yang tinggi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Kendati demikian, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan pertahanan sektor keuangan yang terjaga,” kata Purbaya.

KSSK, yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), secara konsisten mencermati dan melakukan asesmen forward looking terhadap kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. KSSK juga melakukan mitigasi secara terkoordinasi, baik antar lembaga KSSK maupun dengan kementerian/lembaga (K/L) lain.

Risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perekonomian global pada triwulan II-2026 masih menghadapi tantangan, seiring ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko kelancaran perdagangan dan rantai pasok global.

Kondisi tersebut mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate meningkat seiring kenaikan risiko inflasi serta ketidakpastian arah kebijakan perdagangan dan fiskal yang turut menahan sentimen pelaku pasar.

“Di pasar keuangan volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat. Hal ini tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan aliran modal di negara berkembang,” terang Purbaya.

Di tengah tekanan perekonomian global, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat pada triwulan II-2026. Pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung oleh peran shock absorber APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah.

“Investasi diperkirakan tumbuh kuat karena didukung proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah,” kata Purbaya.

Laju konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh positif seiring dengan kecepatan belanja program prioritas, pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah dan BI terus melakukan koordinasi kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan.

“Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi pada triwulan II-2026 dan belanja tumbuh 15,4% pada Juli minggu ketiga 2026 dan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik,” pungkas dia.