Detak Media — JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026 dinilai belum sepenuhnya berkualitas. Hal ini disebabkan laju ekonomi masih didominasi oleh belanja pemerintah, sementara sektor swasta belum menjadi penggerak utama.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi saat ini masih sangat bergantung pada peran pemerintah. Sektor swasta, khususnya manufaktur dan pertambangan, belum menunjukkan pemulihan yang cukup kuat untuk mendorong ekspansi ekonomi.

“Kuartal II ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh government-driven growth. Belanja pemerintah berhasil menjaga momentum ekonomi, tetapi pada saat yang sama kita melihat sektor swasta belum sepenuhnya kembali menjadi motor pertumbuhan,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Fakhrul menambahkan bahwa belanja pemerintah memang dapat menopang perekonomian dalam jangka pendek. Namun, untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, peran sektor swasta sebagai mesin utama ekonomi sangatlah krusial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung pandangan ini. Konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 15,97% secara tahunan pada triwulan II-2026, menjadikannya komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi.

Manufaktur Tertekan

Lemahnya kontribusi sektor swasta tercermin dari kinerja industri pengolahan. Sektor manufaktur hanya tumbuh 0,88% secara kuartalan dan 4,52% secara tahunan pada triwulan II-2026, padahal sektor ini menyumbang sekitar 18,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Perlambatan ini konsisten dengan kondisi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dalam beberapa bulan terakhir masih berada di zona kontraksi. “Data PDB hari ini mengonfirmasi sinyal yang sudah lebih dulu diberikan oleh PMI. Dunia usaha manufaktur masih menghadapi tekanan permintaan dan ketidakpastian sehingga ekspansi sektor industri belum mampu kembali menjadi penggerak utama ekonomi,” kata Fakhrul.

Pertambangan Butuh Kepastian

Selain manufaktur, sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami kontraksi sebesar 1,64% secara tahunan, meskipun harga berbagai komoditas global masih berada pada level yang relatif tinggi. Fakhrul menilai tantangan utama sektor ini bukan berasal dari harga komoditas, melainkan dari sisi produksi dan kepastian berusaha.

“Ketika harga komoditas sedang baik tetapi produksi justru belum mampu tumbuh, berarti terdapat hambatan struktural yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang paling sering disampaikan pelaku usaha adalah pentingnya kepastian RKAB dan kepastian regulasi agar investasi maupun produksi dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Fakhrul mengingatkan bahwa Indonesia berisiko kehilangan sebagian manfaat dari tingginya harga komoditas global apabila hambatan produksi ini tidak segera diatasi.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan melalui akselerasi belanja negara. Namun, kebijakan tersebut semestinya menjadi jembatan untuk mengembalikan peran sektor swasta sebagai penggerak utama perekonomian.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ruang fiskal memiliki batas, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dibangun apabila sektor swasta kembali melakukan ekspansi, menciptakan investasi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi,” katanya.

Oleh karena itu, fokus kebijakan pada semester II-2026 perlu diarahkan untuk memperkuat iklim investasi, terutama di sektor manufaktur dan pertambangan. “Indonesia memerlukan dukungan dari private sector juga. Tidak bisa pertumbuhan tinggi hanya dicapai oleh belanja pemerintah,” tuturnya.

Fakhrul menyimpulkan bahwa sektor manufaktur harus kembali menjadi motor industrialisasi nasional, sementara sektor pertambangan memerlukan kepastian regulasi agar dapat memanfaatkan momentum tingginya harga komoditas global. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih berkualitas karena ditopang secara seimbang oleh pemerintah dan sektor swasta.