Detak Media — Harga Bitcoin (BTC) menunjukkan lonjakan signifikan pada perdagangan Jumat (31/7/2026) pagi. Kenaikan ini dipicu oleh sentimen positif menyusul pembahasan revisi Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act di Amerika Serikat. Revisi aturan etika dalam rancangan undang-undang (RUU) tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk membuka jalan bagi dukungan lintas partai terhadap regulasi pasar aset kripto.

Berdasarkan data CoinMarketCap pada pukul 06.45 WIB, kapitalisasi pasar aset kripto global tercatat melonjak 1,31% dalam 24 jam terakhir, mencapai US$ 2,21 triliun. Sementara itu, harga Bitcoin (BTC) hari ini terpantau melesat 1,35% ke level US$ 64.800 per koin, setara dengan sekitar Rp 1,16 miliar, dengan asumsi kurs Rp 18.047 per dolar AS.

Kinerja positif juga terlihat pada indeks CoinDesk 20, yang mencerminkan kinerja 20 aset kripto terbesar, dengan kenaikan 1,56%. Ethereum turut menguat 0,81% ke US$ 1.923, sementara Binance (BNB) mencatat lonjakan signifikan sebesar 3,71% ke level US$ 592.

Menurut laporan CoinTelegraph, Amerika Serikat tengah memasuki babak baru dalam upaya membentuk regulasi yang komprehensif untuk pasar aset kripto. Dua senator dari Partai Republik dan Partai Demokrat telah mengajukan revisi aturan etika dalam Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi tercapainya dukungan lintas partai.

Mengutip pemberitaan Punchbowl News pada Jumat (31/7/2026), Senator Thom Tillis dari Partai Republik dan Senator Ruben Gallego dari Partai Demokrat telah menyampaikan usulan revisi ini kepada Gedung Putih. Perubahan yang diusulkan berfokus pada ketentuan etika yang sebelumnya mendapatkan kritik dari sejumlah anggota Kongres.

Dalam usulan terbaru, kewenangan untuk menegakkan larangan bagi pejabat federal agar tidak menerbitkan atau mensponsori token kripto akan dialihkan kepada otoritas di tingkat negara bagian. Hal ini berbeda dari draf sebelumnya yang menempatkan kewenangan tersebut pada Jaksa Agung AS.

Sebelumnya, Senator Gallego telah menyatakan bahwa ketentuan terkait etika, perlindungan konsumen, pemberantasan kejahatan keuangan, konflik kepentingan, dan integritas pasar perlu diperkuat agar RUU tersebut dapat memperoleh dukungan yang lebih luas.

Peluang Pengesahan RUU Kripto

Revisi ini dinilai berpotensi menarik minat dukungan dari senator Partai Demokrat. Selama ini, banyak anggota Demokrat yang menyatakan sikap enggan mendukung CLARITY Act apabila regulasi tersebut dianggap memberikan keuntungan bagi Presiden AS Donald Trump, yang memiliki pengaruh besar terhadap industri kripto sekaligus kewenangan untuk mengaturnya.

Saat ini, Partai Republik memegang mayoritas efektif di Senat dengan komposisi 52 berbanding 47, setelah Senator Mitch McConnell mengambil cuti karena alasan kesehatan. Namun, untuk dapat mengesahkan CLARITY Act, Partai Republik tetap memerlukan dukungan dari anggota Partai Demokrat guna memenuhi ambang batas 60 suara yang dibutuhkan.

Waktu pembahasan RUU ini juga semakin terbatas. Senat AS dijadwalkan akan memasuki masa reses selama satu bulan dalam waktu dekat. Jika kesepakatan tidak segera tercapai, pembahasan regulasi pasar kripto ini berpotensi kembali tertunda.