Detak Media — Pemerintah menegaskan bahwa implementasi program pencampuran biodiesel sawit 50% ke dalam bahan bakar solar (B50) tidak akan mengorbankan kinerja ekspor komoditas tersebut. Optimisme ini didasarkan pada potensi peningkatan produktivitas yang masih sangat besar, terutama dari Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PBN).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) yang juga Plt Dirjen Perkebunan, Heru Tri Widarto, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas sebesar 1 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun saja sudah mampu menyumbang tambahan produksi 10 juta ton CPO setiap tahunnya dari total luas lahan sawit sekitar 10 juta hektare milik PBS dan PBN. Angka ini signifikan mengingat target produksi minyak sawit Indonesia pada 2025 diproyeksikan mencapai 56,55 juta ton.

Heru merinci, Kementan telah menjalin kemitraan strategis dengan BUMN, termasuk PTPN Group melalui PTPN IV (PalmCo), untuk ekspansi kebun sawit seluas 670 ribu hektare. “Komitmen kami, peningkatan produksi untuk memenuhi B50, bahkan B60, itu juga sudah ada. Ada penugasan khusus ke PTPN Group dan Agrinas Palma untuk menanam sawit 670 ribu ha dan PalmCo kebagian 240 ribu ha, nanti plasmanya jauh lebih besar dari itu,” ungkap Heru.

Ia menambahkan bahwa potensi peningkatan produksi melalui kenaikan produktivitas tanaman sawit masih terbuka lebar. Dari total luas kebun sawit nasional sekitar 16,8 juta hektare yang dikelola oleh rakyat, PBS, dan PBN, sekitar 10 juta hektare dikelola oleh PBS dan PBN. “Jika mereka (PBS dan PBN) naik 1 ton saja (produktivitas CPO), 10 juta ton CPO aman, (B50) tidak mengurangi ekspor, tidak mengurangi apa pun,” tegas Heru.

Komitmen Kementan ini merupakan bagian dari upaya membangun industri sawit untuk swasembada energi nasional. Misi utamanya adalah memastikan program biodiesel tidak mengurangi ekspor sawit, yang berdampak pada perolehan pungutan ekspor (PE) sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). “Kita tentu ingin ekspor kita tidak berkurang. Karena kalau berkurang, BPDP pasti bingung mau cari uang dari mana karena pungutan ekspornya dari situ,” jelasnya.

Selain mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kementan juga menagih peran serupa dari PBS dan PBN. Heru menyebutkan bahwa program PSR telah menunjukkan performa yang tidak buruk, dengan pemberian rekomendasi teknis (rekomtek) seluas 430 ribu hektare sepanjang 2019 hingga Juli 2026, dan yang telah tertanam mencapai 300.949 hektare. “Kalau 300 ribu ha, protasnya naik 2 kali lipat saja, tidak usah dua kali lipat, dari 2 menjadi 3 ton, itu sudah 1,5 kali 300 ribu ha, berarti 450 ribu ton tambahan CPO dari PSR,” ujar Heru.

Kementan berharap PBS dan PBN dapat meningkatkan produktivitas lebih tinggi lagi, mengingat benih-benih unggul di Indonesia umumnya memiliki potensi hasil panen hingga 6 ton setara CPO per hektare per tahun. “Bagus-bagus semua, potensi bisa sampai 6 ton,” jelasnya.

Dukungan Riset untuk Produktivitas

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya membiayai riset di bidang huluisasi sawit yang berfokus pada peningkatan produktivitas. Ia menekankan bahwa keberhasilan industri sawit ke depan tidak lagi ditentukan oleh luas lahan, melainkan oleh kemampuan meningkatkan produktivitas.

Eddy menyoroti bahwa produktivitas perkebunan sawit rakyat masih memiliki ruang peningkatan yang sangat besar melalui pemanfaatan benih unggul, teknologi budidaya, *precision agriculture*, mekanisasi, *digital farming*, pemupukan yang efisien, pengendalian hama yang ramah lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. “Kita akan dapat meningkatkan hasil tanpa harus memperluas areal tanam,” ungkapnya, yang juga akan meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mendorong agar perguruan tinggi lebih memahami kebutuhan industri dalam menentukan tema penelitian. Hal ini penting agar hasil riset dapat diimplementasikan untuk mendukung pengembangan sektor sawit nasional. “Mahasiswa dan peneliti perlu melihat kebutuhan industri terlebih dahulu. Kalau memahami persoalan yang dihadapi di lapangan, riset yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Gapki, Ditjen Perkebunan Kementan, dan BPDP juga meneken Komitmen Bersama dalam mendukung Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan melalui Kegiatan Beasiswa Kelapa Sawit. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha ini menjadi kunci dalam membangun ekosistem riset sawit yang berkelanjutan.