Detak Media — Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI untuk mengakselerasi proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sumatra. Perintah ini disampaikan saat peresmian renovasi Stasiun Semarang Tawang, Kamis (30/7).

Presiden Jokowi menyoroti potensi besar Indonesia dalam pengembangan perkeretaapian untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. “Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai,” ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Pembangunan jalur kereta Trans Sumatra direncanakan akan menghubungkan wilayah paling selatan, Bakauheni, hingga wilayah paling utara Pulau Sumatra. Proyek ini menjadi target utama PT KAI dan Kementerian Perhubungan.

Kebutuhan anggaran untuk proyek ambisius ini diperkirakan mencapai US$20-25 miliar atau sekitar Rp350 triliun. Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa pengembangan jaringan rel di Sumatra merupakan arahan Presiden untuk memperkuat konektivitas antar daerah.

Saat ini, jaringan rel di Sumatra masih terfragmentasi dan belum terhubung sepenuhnya. PT KAI memprioritaskan pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang sebagai langkah awal proyek Trans Sumatra.

Kajian Kebutuhan Anggaran dan Prioritas

Menanggapi rencana tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, berpendapat bahwa kebutuhan angkutan penumpang di Sumatra saat ini masih memadai dengan layanan bus. Ia menyarankan agar pembangunan rel kereta api Trans Sumatra dikaji ulang, mengingat Jalan Tol Trans Sumatra juga belum rampung 100% dan potensi anggaran yang sangat besar.

Menurut Kurnia, pembangunan kereta api Trans Sumatra lebih cocok untuk angkutan barang dan logistik, terutama yang dekat dengan pelabuhan. “Mungkin ini lebih tepat untuk angkutan barang dan logistik sehingga investasi pembangunannya bisa diarahkan ke pengusaha barang logistik,” katanya kepada Investor Daily.

Ia juga menekankan pentingnya perhitungan trase yang tepat karena kondisi geografis Sumatra berbeda dengan Jawa. “Kalau di Pulau Jawa mungkin lebih merata topografi alamnya, tapi kalau di Sumatra tidak begitu,” jelasnya.

Kurnia menambahkan bahwa angkutan penumpang di Sumatra saat ini terkendala ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar, dan peminat kereta api eksisting masih minim dibandingkan bus.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, menyatakan bahwa pelaku logistik, khususnya untuk barang konsumen, cenderung memilih angkutan laut karena biayanya lebih rendah dibandingkan kereta api. “Nah kalau kami, pemilik barang/logistik terutama untuk barang-barang konsumen itu masih lebih memilih angkutan laut kemudian diangkut menggunakan angkutan truk sebab memang masih lebih murah ketimbang menggunakan angkutan keret api,” ujarnya.

Mahendra menyarankan agar kereta api lebih difokuskan untuk angkutan tambang dan hasil alam di Sumatra. Ia juga berharap ada subsidi lebih besar untuk angkutan laut Kapal Ro Ro guna memasok kebutuhan barang konsumen.

Percepatan Pembangunan dan Skema Pembiayaan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan perkeretaapian di luar Jawa, termasuk Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS). Langkah ini strategis untuk memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan.

AHY menyebutkan bahwa percepatan ini membutuhkan sinergi lintas kementerian dan skema pembiayaan kreatif. Pemerintah tengah menghitung kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta api yang diperkirakan mencapai 14.000 kilometer dalam jangka menengah hingga panjang.

Skema pembiayaan yang dibahas meliputi APBN, APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari pihak swasta, termasuk investor asing. “Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” ungkapnya.

Sebagai langkah awal, pengembangan jalur di Sumatra bagian utara, seperti ruas Banda Aceh hingga Besitang, tengah dikaji sebagai prioritas.

Pemerintah juga berencana membentuk komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi.

AHY menyoroti dampak positif kereta api terhadap lingkungan dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan transportasi darat berbasis jalan. Namun, ia mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan investasi, yang menyebabkan “underinvestment” dibandingkan pembangunan jalan.

Saat ini, jaringan rel kereta api masih didominasi di Pulau Jawa, sementara Sumatra memerlukan pengembangan signifikan, Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api.