Detak Media — Semarang – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan percepatan proyek Trans-Sumatra Railway dan Trans-Kalimantan Railway. Langkah ini diambil sebagai wujud pemerataan jaringan perkeretaapian nasional. Proyek strategis ini bertujuan menyambungkan lintasan rel di Sumatra yang masih terputus, sekaligus menghadirkan konektivitas kereta api pertama yang menjangkau antarkota di Kalimantan.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera melakukan persiapan matang secepat mungkin.

“Habis ini Trans-Sumatra Railway, dari Bandar Lampung, ya. Mana titik yang paling selatan? Dari Bakauheni sampai titik yang paling utara,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan tamu undangan, Kamis.

Saat ini, jaringan kereta api di Sumatra masih terfragmentasi dan belum terhubung penuh dari ujung selatan ke utara. Sementara itu, Pulau Kalimantan belum memiliki moda transportasi kereta api antarkota yang beroperasi secara luas untuk melayani kebutuhan penumpang maupun distribusi logistik.

Melihat kondisi tersebut, Presiden menantang Kemenhub dan PT KAI untuk mengeksekusi kedua proyek megah ini secara bersamaan.

“Bisa, KAI? Bisa, Menteri Perhubungan? Kita kasih dia tugas, harus dikasih yang berat, jangan kasih yang ringan-ringan. Habis Trans-Sumatra, nanti Trans-Kalimantan. Kalau bisa, bersamaan,” tegas Prabowo.

Kereta Api Sebagai Simbol Demokratisasi Ekonomi

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan, kereta api memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang kehidupan bangsa modern.

Moda transportasi massal berbasis rel bukan sekadar sarana pengangkut yang efisien dan ekonomis, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan demokratisasi ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menegaskan operasional perkeretaapian tidak boleh semata-mata berorientasi pada pencarian keuntungan finansial (profit-oriented), melainkan harus mengedepankan fungsi pelayanan publik (public service) yang andal.

“Kereta api harus melayani rakyat. Di banyak negara, kereta api dianggap sebagai public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien. Sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan melayani kota-kota kecil,” tutur Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa modernisasi dan pengembangan teknologi Kereta Cepat tidak boleh mengabaikan asas pemerataan. Pembangunan teknologi tinggi harus sejalan dengan perluasan konektivitas ke wilayah-wilayah pelosok yang selama ini belum terjangkau secara optimal.

Guna menunjang hal tersebut, Kepala Negara meminta KAI meningkatkan porsi investasi, terutama pada aspek keselamatan perjalanan. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah percepatan pembangunan palang pintu perlintasan otomatis di ribuan titik rawan demi mencegah kecelakaan lalu lintas.

“Kita harus berinvestasi lebih banyak di bidang perkeretaapian. Semua lintasan kereta api, saya dengar masih ada ribuan yang harus dibuat pintu-pintu yang baik dan otomatis, sehingga tidak ada lagi kecelakaan,” pungkasnya.

Pembangunan perkeretaapian di luar Pulau Jawa telah menjadi agenda strategis nasional guna mengurangi ketimpangan logistik dan mobilitas antarwilayah di Indonesia. Selama ini, lebih dari 70% jaringan rel kereta api terpusat di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau besar seperti Sumatra dan Kalimantan menghadapi kendala tingginya biaya logistik darat akibat ketergantungan pada moda transportasi jalan raya.

Trans-Sumatra Railway sendiri dirancang untuk menyambungkan rel kereta api yang terpisah di tiga wilayah utama, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Di sisi lain, proyek Trans-Kalimantan Railway diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi baru untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri, pemindahan logistik hasil bumi, serta integrasi wilayah pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Melalui percepatan kedua proyek ini, pemerintah berharap dapat menekan biaya logistik nasional, memicu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.