Detak Media — JAKARTA – Pemerintah memasuki babak baru dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara pada semester II tahun 2026. Setelah sebelumnya fokus mengendalikan pasokan untuk menopang harga komoditas di awal tahun, kini tantangan utamanya adalah meningkatkan produksi nikel dan batu bara tanpa kembali menekan harga pasar.

Proyeksi melandainya harga minyak dunia diperkirakan akan mengurangi kontribusi penerimaan negara dari sektor migas pada semester kedua dibandingkan semester pertama. Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk belanja subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, menjaga momentum penerimaan dari sektor pertambangan menjadi semakin krusial hingga akhir tahun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf R. Manilet menjelaskan bahwa kehati-hatian pemerintah dalam memproses revisi Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) untuk batu bara dan nikel sangat berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan pasar pada semester kedua ini. Menurutnya, kuota awal memang sengaja ditetapkan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Tujuannya bukan hanya untuk membatasi produksi, melainkan lebih kepada mengendalikan pasokan agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang dapat menekan harga komoditas.

“Dengan target penerimaan minerba yang tetap tinggi, menjaga harga komoditas menjadi lebih penting daripada sekadar mengejar volume produksi. Jika harga batu bara dan nikel tetap terjaga, penerimaan negara dari royalti dan PNBP dapat lebih optimal sehingga memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk menopang belanja, termasuk subsidi energi,” ujar Yusuf kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Yusuf menambahkan, dalam mekanisme pasar komoditas, kenaikan volume produksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara. Ketika pasokan meningkat terlalu cepat, harga cenderung turun, yang pada gilirannya akan mengoreksi nilai royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Oleh karena itu, penetapan revisi RKAB dilakukan secara selektif, memprioritaskan perusahaan yang benar-benar membutuhkan tambahan bahan baku, terutama smelter yang memerlukan pasokan untuk menjaga tingkat utilisasi.

Namun, Yusuf mengingatkan bahwa pemerintah juga tidak dapat membatasi produksi secara berlebihan. Smelter yang telah melakukan investasi besar membutuhkan kepastian pasokan bijih nikel agar kegiatan operasionalnya dapat berjalan optimal. Sebaliknya, pelonggaran kuota yang berlebihan berisiko memicu kelebihan pasokan yang dapat kembali menekan harga komoditas global dan mengurangi penerimaan negara dari sektor minerba.

Dalam kondisi tersebut, keseimbangan menjadi kata kunci utama dalam kebijakan minerba pada semester kedua. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir, tetapi juga menjaga stabilitas harga komoditas agar target PNBP minerba hingga akhir tahun dapat tercapai, bahkan berpeluang melampaui target jika harga tetap berada pada level yang menguntungkan.

“Pelonggaran kuota yang berlebihan akan mendorong kelebihan pasokan dan kembali menekan harga global sehingga nilai tambah dari hilirisasi ikut berkurang,” kata Yusuf.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa revisi RKAB dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Menurutnya, tujuan pemerintah bukan semata-mata meningkatkan volume produksi, melainkan memastikan harga komoditas tetap berada pada level yang menguntungkan negara.

“Idealnya kita menambangnya banyak, tapi harganya juga harus bagus. Kalau kita produksinya banyak, harganya tidak bagus, negara rugi,” ujar Bahlil beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi RKAB, namun dilakukan secara terukur. Penambahan produksi hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mempertimbangkan kondisi pasar internasional agar tidak memicu kelebihan pasokan. “Kalau kita buka besar sementara konsumsinya sedikit, pasti harganya anjlok,” ujarnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa kehati-hatian tersebut juga didorong oleh besarnya pengaruh Indonesia terhadap pasar komoditas dunia. Untuk batu bara, misalnya, sekitar 43% perdagangan batu bara dunia dipasok dari Indonesia. Menurut dia, posisi tersebut seharusnya menjadi kekuatan untuk menjaga nilai komoditas nasional, bukan justru mendorong harga jatuh akibat produksi yang berlebihan. “Saya tidak mau barang-barang Indonesia harganya ditentukan oleh orang lain,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sensitivitas pasar terhadap setiap sinyal kebijakan pemerintah. Menurut Bahlil, harga nikel sempat turun dari kisaran US$18.000 per ton menjadi sekitar US$17.000 per ton hanya karena muncul pemberitaan mengenai kemungkinan revisi RKAB, padahal pemerintah saat itu belum mengambil keputusan apa pun. Karena itu, Bahlil enggan mengungkapkan secara rinci besaran tambahan kuota produksi yang akan diberikan dalam revisi RKAB. “Kalau saya sampaikan sekarang, harga bisa bergejolak lagi,” ujarnya.

Menurut Bahlil, pemerintah kini lebih mengutamakan kualitas penerimaan negara dibanding sekadar mengejar volume produksi. Ia mencontohkan, produksi yang lebih rendah dengan harga komoditas yang lebih baik dapat menghasilkan PNBP lebih besar dibandingkan produksi tinggi yang justru menekan harga pasar.