Detak Media — Pulau Jawa, meskipun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, masih menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin terbesar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa sebanyak 52,42% dari total 22,93 juta penduduk miskin di Indonesia, atau sekitar 12,02 juta jiwa, berdomisili di pulau ini.

Temuan ini menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi pemerintah, tidak hanya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara keseluruhan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi penggerak perekonomian utama.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, menyatakan bahwa pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 22,93 juta orang, atau 8,07% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 430 ribu orang dibandingkan dengan data September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,18 poin persentase.

“Sejak Maret 2023 hingga Maret 2026 jumlah maupun tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (05/08/2028).

Meskipun demikian, data BPS mengindikasikan bahwa kemiskinan masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebaliknya, Pulau Kalimantan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, yaitu sekitar 870 ribu orang atau hanya 3,79% dari total penduduk miskin nasional.

Edy menambahkan bahwa dibandingkan dengan September 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa mencatat penurunan terdalam sebesar 0,21 poin persentase.

“Bila dibandingkan dengan September 2025, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa,” kata dia.

Di sisi lain, kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun menjadi 6,34% pada Maret 2026 dari 6,60% pada September 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan juga mengalami penurunan menjadi 10,67% dari 10,72%.

Namun, kualitas kemiskinan di daerah perdesaan justru menunjukkan tantangan yang lebih berat. BPS mencatat indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan meningkat dari 1,661 menjadi 1,744. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan semakin menjauh dari garis kemiskinan. Sebaliknya, di perkotaan, indeks tersebut justru mengalami penurunan dari 1,040 menjadi 0,951.

“Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, sedangkan di perdesaan meningkat dibandingkan September 2025,” jelas Edy.

Pola serupa juga teramati pada indeks keparahan kemiskinan. Di perkotaan, indeks ini turun dari 0,245 menjadi 0,209. Sementara itu, di perdesaan, indeks keparahan kemiskinan justru meningkat dari 0,390 menjadi 0,414.

Menurut Edy, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, tingkat kerentanan masyarakat miskin di wilayah perdesaan masih memerlukan perhatian serius. Hal ini menyiratkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ke depan tidak hanya harus berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat yang masih berada jauh di bawah garis kemiskinan.