Detak.media — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahnya akan segera mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di wilayah Malaysia apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan di tengah penyelidikan atas dugaan keterlibatan warga Israel dalam sebuah komunitas teknologi internasional di negara tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan media berbahasa Inggris Free Malaysia Today, Anwar mengatakan Malaysia tetap berpegang pada kebijakannya yang tidak mengakui negara Israel. “Jika kami menemukan warga Israel, kami akan langsung mendeportasi mereka karena kami tidak mengakui Israel,” ujar Anwar.

Ia juga menanggapi laporan yang menyebutkan sejumlah warga Israel berkewarganegaraan ganda diduga memasuki Malaysia. Menurutnya, apabila tuduhan tersebut terbukti benar, pemerintah akan mengambil tindakan tegas berupa deportasi. Seluruh instansi terkait telah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Dugaan Keterlibatan di Komunitas Teknologi

Pernyataan Anwar muncul setelah beredar laporan mengenai dugaan keikutsertaan warga Israel dalam Network School, sebuah komunitas atau program residensial bagi pekerja sektor teknologi yang berlokasi di Forest City, kawasan dekat perbatasan Malaysia dengan Singapura. Program ini didirikan pada 2024 oleh investor teknologi asal Amerika Serikat (AS), Balaji Srinivasan.

Network School menawarkan konsep komunitas bagi para profesional teknologi yang disebut sebagai “techno-optimists“, dengan menyediakan tempat tinggal, konsumsi, fasilitas olahraga, dan berbagai fasilitas komunal lainnya melalui biaya keanggotaan sekitar US$ 1.500 (hampir Rp 27 juta) per bulan.

Belum Ditemukan Bukti

Sementara itu, Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia Datuk Zakaria Shaaban mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti yang menguatkan dugaan keberadaan warga negara Israel dalam program tersebut. “Hingga saat ini kami belum menemukan bukti yang dapat memverifikasi tuduhan mengenai keberadaan warga Israel dalam program Network School,” ujar Zakaria kepada New Straits Times.

Ia menjelaskan, pemeriksaan awal menunjukkan seluruh peserta yang telah diperiksa memiliki dokumen keimigrasian yang sah sesuai dengan data resmi pemerintah. Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait penyelidikan yang dilakukan pemerintah Malaysia.

Hubungan Malaysia dan Israel Masih Tegang

Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung perjuangan Palestina di berbagai forum internasional. Sikap tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah Malaysia dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Desember 2023, Malaysia melarang kapal kargo berbendera Israel bersandar di seluruh pelabuhannya sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebelumnya, pada 2022 otoritas Malaysia juga mengumumkan penangkapan sejumlah orang yang diduga merupakan agen badan intelijen Israel, Mossad.

Mereka dituduh terlibat dalam upaya penculikan seorang warga Palestina di Kuala Lumpur yang disebut memiliki hubungan dengan kelompok Hamas. Pernyataan terbaru Anwar Ibrahim kembali menegaskan posisi tegas Malaysia terhadap Israel, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kebijakan keimigrasian maupun aturan yang berlaku di negara tersebut.

Malaysia merupakan salah satu negara yang secara konsisten tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah Malaysia juga tidak mengakui paspor Israel sebagai dokumen perjalanan yang dapat digunakan secara bebas untuk memasuki wilayahnya. Setiap dugaan keberadaan warga negara Israel di Malaysia biasanya menjadi perhatian serius dan melibatkan penyelidikan oleh otoritas keimigrasian.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Malaysia dan Israel semakin memanas seiring meningkatnya konflik di Jalur Gaza. Kuala Lumpur telah mengambil sejumlah langkah politik dan ekonomi sebagai bentuk dukungan kepada Palestina, termasuk melarang kapal berbendera Israel berlabuh di pelabuhan Malaysia serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kepentingan Israel. Sikap tersebut mencerminkan kebijakan luar negeri Malaysia yang selama ini konsisten berpihak pada isu Palestina di tingkat regional maupun internasional.