Detak.media — Pemerintahan Amerika Serikat dilaporkan telah memberitahukan Israel mengenai rencana pengerahan puluhan pesawat pengisi bahan bakar di udara atau tanker tambahan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan eskalasi operasi militer terhadap Iran, yang dapat kembali memanaskan ketegangan di Timur Tengah.

Menurut laporan media Axios, yang mengutip keterangan dari tiga pejabat AS dan Israel, rencana ini digulirkan saat pemerintah AS bersiap menghadapi potensi lonjakan konflik dengan Iran. Sebelumnya, The Wall Street Journal juga melaporkan Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan perluasan operasi militer, termasuk opsi mengerahkan pasukan darat untuk menguasai Pulau Kharg, yang merupakan jalur vital minyak Iran.

Saat ini, sekitar 60 pesawat tanker militer AS dilaporkan sudah bersiaga di Israel. Sebanyak 30 pesawat ditempatkan di Bandara Internasional Ben Gurion dekat Tel Aviv, sementara 30 armada lainnya disiagakan di Bandara Ramon yang berada di wilayah selatan.

Pihak AS kini mendesak Israel untuk menerima tambahan pesawat lagi. Kendati demikian, keputusan akhir berada di tangan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Rencana penambahan ini sempat memicu perdebatan internal di Israel. Kepala Otoritas Perhubungan Israel Miri Regev sempat mengusulkan agar jumlah pesawat tanker AS di Bandara Ben Gurion dikurangi. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Otoritas Pertahanan Israel dan Angkatan Pertahanan Israel (IDF).

Militer AS sendiri bersikukuh memilih Bandara Ben Gurion karena dinilai jauh lebih aman untuk operasional penerbangan mereka ketimbang pangkalan udara lain di kawasan tersebut. Akibatnya, jet-jet militer AS kini menguasai sebagian besar area bandara sipil tersebut. Axios menyebutkan bahwa kedatangan pesawat tambahan ini berpotensi memicu pembatalan massal penerbangan sipil tepat di puncak musim liburan.

Hubungan antara AS dan Iran sempat membaik setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni 2026 untuk menghentikan konflik yang sempat pecah sejak 28 Februari 2026. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sejak 8 Juli 2026, militer AS kembali melancarkan gelombang serangan udara ke Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) berdalih, serangan tersebut merupakan respons atas tindakan Iran yang mengganggu kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Iran tidak tinggal diam dan membalas dengan menggempur sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi situasi yang kian tak terkendali, pemerintah Iran resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Minggu (11/7/2026), jalur perdagangan minyak terpenting di dunia, hingga AS menghentikan campur tangan mereka. Kondisi ini langsung direspons tegas oleh Presiden Trump sehari setelahnya. Trump menyatakan pemerintah AS akan bertindak sebagai “penjaga” Selat Hormuz dan mengumumkan pemberlakuan kembali blokade total terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Perseteruan antara AS dan Iran di kawasan Teluk bukan merupakan hal baru, melainkan akumulasi dari ketegangan geopolitik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Selat Hormuz, yang menjadi titik sentral konflik saat ini, merupakan jalur laut paling strategis di dunia untuk pengiriman minyak. Sekitar seperlima dari konsumsi minyak dunia melewati selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman ini.

Bagi Iran, Selat Hormuz adalah kartu truf geopolitik terbesar mereka. Setiap kali mendapat tekanan ekonomi atau sanksi dari Barat, Iran kerap mengancam akan menutup selat tersebut untuk melumpuhkan pasokan energi global. Di sisi lain, AS dengan doktrin keamanan energinya menempatkan Komando Pusat (CENTCOM) di Timur Tengah untuk memastikan jalur pelayaran internasional ini tetap terbuka bebas bagi sekutu-sekutunya. Pengerahan puluhan pesawat tanker militer AS ke Israel menandakan AS kini bersiap menghadapi skenario terburuk jika jalur pasokan minyak dunia tersebut benar-benar tersumbat oleh perang terbuka.