Detak Media — JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membantah anggapan bahwa masyarakat mulai menggerus tabungannya atau mengalami fenomena ‘makan tabungan’ di tengah tekanan ekonomi. Berdasarkan pemantauan LPS terhadap ratusan juta rekening perbankan, simpanan di seluruh kelompok nasabah, termasuk rekening kecil, masih mencatatkan pertumbuhan secara tahunan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, data yang dimiliki LPS menunjukkan simpanan nasabah dengan saldo hingga Rp100 juta masih tumbuh 5,16% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara simpanan di bawah Rp5 juta bahkan meningkat lebih tinggi, yakni 7,36%.

“Kami memantau bersama OJK dan Bank Indonesia sekitar 696 juta rekening. Dari data yang kami kumpulkan, secara agregat simpanan di bawah Rp100 juta tumbuh 5,16% secara tahunan, sedangkan yang di bawah Rp5 juta tumbuh 7,36%,” ujar Anggito dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Anggito, pertumbuhan tidak hanya terjadi pada kelompok simpanan kecil. Simpanan bernilai di atas Rp5 miliar juga masih meningkat sebesar 15,44% (yoy) dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan mengenai tren rata-rata saldo tabungan nasabah kecil yang disebut terus menurun sejak beberapa tahun terakhir.

Anggito menegaskan LPS tidak melihat adanya fenomena masyarakat menghabiskan tabungan berdasarkan data yang dimiliki lembaga tersebut.

“Kami menggunakan data resmi seluruh rekening yang kami pantau. Secara agregat semua kelompok simpanan masih tumbuh. Tentu secara individu ada yang tabungannya berkurang, ada yang bertambah, tetapi yang kami sampaikan adalah kondisi secara agregat,” ungkap Anggito.

Mandiri Saving Index

Dia juga menanggapi data Mandiri Saving Index yang menunjukkan kontraksi pada indeks tabungan masyarakat. Menurut Anggito, indikator tersebut tidak dapat disamakan dengan data simpanan perbankan yang dimiliki LPS. Mandiri Saving Index dinilai menggunakan pendekatan indeks dengan tahun dasar tertentu, sedangkan LPS memantau langsung perkembangan nominal simpanan seluruh rekening perbankan di Indonesia.

“Kalau menggunakan seluruh rekening yang ada, data kami menunjukkan semua lapisan simpanan masih bertumbuh. Jadi metodologinya berbeda,” papar dia.

Meski demikian, Anggito mengatakan LPS tidak melakukan kajian mengenai apakah pertumbuhan konsumsi masyarakat berasal dari penggunaan tabungan atau peningkatan pinjaman. “Kami tidak melakukan kajian mengenai dampaknya terhadap konsumsi. Yang kami lakukan adalah memantau perkembangan simpanan, baik secara individual maupun agregat,” jelas dia.

Adapun, data Mandiri Spending Index (MSI), indeks belanja masyarakat di Juni 2026 mencapai 123 atau tumbuh 5,9% (yoy). Pada periode yang sama, Mandiri Saving Index tercatat 84,8%, kontraksi 5,7% (yoy). Sebaliknya, indeks pinjaman yang mencakup pinjaman online atau P2P lending, kartu kredit, serta paylater perusahaan pembiayaan non bank mencapai 157,7 atau tumbuh 24,6% (yoy). Hal ini menunjukkan belanja masih tumbuh positif meskipun tingkat tabungan melemah. Bersamaan dengan itu, penggunaan pembiayaan meningkat.

Mandiri juga mencatat mayoritas pinjaman online untuk membiayai konsumsi. Berdasarkan data OJK, porsi pinjaman daring untuk kebutuhan konsumtif meningkat menjadi 86% pada April 2026, dari 78% di April 2025 dan 68% di April 2024. Sebaliknya, porsi pinjaman untuk kegiatan produktif terus turun menjadi hanya 14%. Pergeseran ini menunjukkan kenaikan pinjaman lebih banyak didorong oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga, sementara permintaan pembiayaan untuk aktivitas usaha menjadi lebih terbatas.

Berdasarkan data MSI, rata-rata pertumbuhan belanja masyarakat di awal kuartal III-2026 tercatat sebesar 5,8% (yoy), lebih rendah dibanding kuartal II-2026 naik 6,1% dan kuartal I-2026 sebesar 6,4% (yoy). Di sisi lain, pelemahan tabungan dan meningkatnya porsi pembiayaan konsumtif menunjukkan sebagian konsumsi memang ditopang oleh leverage rumah tangga.

Oleh karena itu, penguatan tingkat penghasilan perlu menjadi prioritas agar konsumsi ke depan lebih ditopang oleh kapasitas keuangan rumah tangga yang lebih kuat. Kebijakan untuk menjaga pendapatan disposabel, menahan tekanan biaya hidup, serta mendorong penciptaan lapangan kerja menjadi penting agar momentum konsumsi tetap terjaga lebih sehat.