Detak Media — JAKARTA – Perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,29% secara tahunan pada kuartal II-2026. Konsumsi rumah tangga kembali menjadi motor penggerak utama, menunjukkan pertumbuhan di atas 5%. Perkembangan positif ini perlu dicermati bersamaan dengan tren keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Peneliti Ekonomi Great Institute, Trisha Indraswari, menyatakan bahwa capaian ini merupakan kabar baik yang mengindikasikan fondasi permintaan domestik masih kokoh. Dibandingkan negara lain yang telah merilis data kuartal II, pertumbuhan Indonesia melampaui China (4,3%) dan Arab Saudi (4,8%).

“Capaian ini perlu dijadikan pijakan untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan sekaligus memperluas dampaknya terhadap pendapatan, penciptaan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat pada semester II,” ujar Trisha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Trisha mengamati adanya penurunan pada Indeks Keyakinan Konsumen dari 127,0 pada Januari menjadi 117,8 pada Juni. Demikian pula, Indeks Ekspektasi Konsumen menurun dari 138,8 menjadi 126,4. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja juga terpantau pada level 101,8, yang semakin mendekati batas netral.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga masih mampu mempertahankan tingkat konsumsi mereka, namun mulai mengambil sikap lebih berhati-hati dalam memandang prospek pendapatan dan pekerjaan di masa depan. Penurunan keyakinan terhadap kondisi ekonomi cenderung mendorong masyarakat untuk menunda pembelian bernilai besar dan meningkatkan dana berjaga-jaga.

“Konsumsi masih menjadi jangkar pertumbuhan, tetapi penurunan keyakinan masyarakat perlu diantisipasi. Menjaga stabilitas harga dan kepastian pendapatan penting agar konsumsi tetap kuat pada semester II,” jelas Trisha.

Selain itu, fokus utama pada semester II adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan. Data pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk bekerja sekitar 1,90 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68%.

Namun, perlu dicatat bahwa tambahan pekerja informal mencapai sekitar 1,16 juta orang, lebih tinggi dibandingkan tambahan pekerja formal yang berjumlah sekitar 740 ribu orang. Proporsi pekerja informal masih mendominasi, dengan hampir enam dari sepuluh penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perluasan pekerjaan formal yang produktif, stabil, dan memiliki perlindungan sosial memadai.

Dari sisi fiskal, Great Institute memandang strategi frontloading belanja pemerintah yang berhasil mendorong perekonomian pada semester I diharapkan memberikan efek pengganda yang lebih besar pada paruh kedua tahun ini. Akselerasi belanja barang yang lebih tinggi dibandingkan belanja modal menunjukkan bahwa dorongan fiskal pada awal tahun difokuskan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek hingga menengah.

Dampak strategi ini terhadap perputaran usaha, pendapatan, dan konsumsi masyarakat diharapkan akan semakin terlihat pada semester II. Efektivitas strategi tersebut sangat bergantung pada kemampuan belanja pemerintah dalam menjangkau sektor riil, menyerap produk domestik, serta menciptakan permintaan lanjutan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja.

Untuk memperkuat dampak tersebut, Trisha menyarankan pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi swasta pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Sektor-sektor yang dimaksud meliputi manufaktur, agroindustri, pariwisata, konstruksi, dan perumahan. Dukungan dapat diwujudkan melalui relaksasi kredit modal kerja, penguatan penjaminan pembiayaan, percepatan perizinan, serta insentif yang dikaitkan dengan penciptaan pekerjaan formal dan penggunaan pemasok domestik.

“Ke depan, pemerintah perlu mengarahkan stimulus dan insentif untuk mendorong sektor swasta mengambil peran yang lebih besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi pada semester II,” ujar Trisha. Stimulus dan insentif tersebut harus difokuskan pada perluasan investasi, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan pekerjaan formal, terutama melalui kemudahan pembiayaan, percepatan perizinan, dan penyederhanaan regulasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas.