Detak Media — Perkembangan teknologi komputer kuantum diprediksi akan membawa implikasi signifikan terhadap keamanan siber di Indonesia. Menyadari potensi ini, pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan mulai mempersiapkan langkah-langkah antisipatif.

Salah satu strategi utama yang tengah disusun adalah roadmap nasional untuk transisi menuju Post-Quantum Cryptography (PQC). Langkah ini krusial untuk memastikan keamanan infrastruktur digital Indonesia tetap terjaga dalam jangka panjang.

Meskipun komputer kuantum saat ini belum mampu secara langsung mengancam sistem kriptografi yang umum digunakan, teknologi ini di masa depan berpotensi melemahkan algoritma kriptografi kunci publik seperti RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC). Algoritma tersebut menjadi tulang punggung berbagai layanan digital vital, mulai dari identitas digital, sertifikat elektronik, hingga transaksi dan komunikasi yang aman.

Menyikapi perkembangan tersebut, PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sejumlah universitas, menyelenggarakan Workshop PQC di Malang, Jawa Timur pada awal Juli 2026. Forum kolaborasi nasional ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan menghadapi era baru keamanan siber.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman mengenai PQC, khususnya di kalangan regulator dan pelaku industri. “Tantangan saat ini bukan hanya mengembangkan teknologinya, tetapi juga menerjemahkan konsep yang selama ini berkembang di ranah akademik menjadi kebijakan, standar, dan implementasi yang dapat diadopsi secara luas,” ujarnya dalam keterangan pers yang dikutip Selasa (28/7/2026).

Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Giyanto Awan Sularso, menegaskan bahwa kesiapan menghadapi potensi ancaman terhadap sistem kriptografi di era komputasi kuantum perlu dilakukan secara bertahap. Ini meliputi pemetaan penggunaan kriptografi saat ini, penilaian risiko, serta penyusunan roadmap migrasi menuju sistem yang lebih tahan terhadap ancaman kuantum.

“BSSN telah menyiapkan kerangka migrasi menuju PQC yang dilaksanakan secara bertahap, mulai dari inventarisasi aset kriptografi, penilaian risiko, penyusunan prioritas, perencanaan migrasi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa proses migrasi pada kementerian, lembaga, BUMN, dan sektor strategis dilaksanakan secara terukur, aman, serta selaras dengan perkembangan standar nasional dan internasional,” ungkap Giyanto.

Sinergi Lintas Stakeholder

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menuturkan bahwa transformasi digital harus selalu berjalan beriringan dengan transformasi keamanan digital. Semakin tinggi tingkat digitalisasi, semakin besar pula kebutuhan membangun fondasi keamanan yang mampu mengantisipasi ancaman di masa depan.

“PQC bukan sekadar isu teknologi, tetapi bagian dari kesiapan nasional menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Karena itu, Telkom menyelenggarakan workshop ini untuk membangun kolaborasi lintas ekosistem agar pemerintah, BUMN, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mulai menyiapkan langkah bersama sejak sekarang,” tutur Seno.

Seno menambahkan bahwa kesiapan menghadapi era kuantum tidak dapat dilakukan secara parsial. “Dibutuhkan sinergi yang kuat dalam membangun standar, talenta, riset, sampai implementasi sehingga Indonesia memiliki kapabilitas yang semakin mandiri dalam menjaga keamanan data dan infrastruktur digital nasional,” tegasnya.

Forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kesiapan ekosistem nasional, antara lain penyusunan roadmap nasional transisi menuju PQC, identifikasi use case prioritas untuk implementasi awal, pengembangan pilot project, serta penguatan kolaborasi riset dan pengembangan talenta.

Beberapa area yang dipandang potensial untuk implementasi awal meliputi perlindungan komunikasi digital, layanan keuangan, identitas digital, cloud, cybersecurity, Public Key Infrastructure (PKI), Hardware Security Module (HSM), serta sistem layanan publik dan infrastruktur digital strategis.

Ancaman Siber Kripto dan Peran AI

Seiring dengan perkembangan tersebut, serangan siber yang menyasar aset kripto secara global menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data dari DeFiLlama, sedikitnya 127 insiden keamanan menyebabkan kerugian sekitar US$ 947 juta pada periode Januari hingga Juni 2026. Serangan ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi artificial intelligence (AI).

Pola serangan pada ekosistem blockchain semakin kompleks, sehingga sistem keamanan dinilai membutuhkan pembaruan dalam menghadapi ancaman yang terus berevolusi. CEO INDODAX, William Sutanto, menilai perkembangan AI membuka peluang bagi industri kripto dan blockchain untuk memperkuat sistem keamanan secara lebih proaktif.

“Yang berubah saat ini bukan hanya jumlah serangan yang terjadi, tetapi juga tingkat kompleksitasnya. Pelaku kejahatan siber semakin terorganisir dan memanfaatkan berbagai metode yang sulit dideteksi dengan pendekatan konvensional,” ujar William.

Pemanfaatan AI mulai diterapkan oleh sejumlah perusahaan teknologi, seperti Frosty yang dikembangkan Coinbase dan Mythos dari Anthropic. Teknologi ini tidak hanya mempercepat audit internal dan analisis smart contract, tetapi juga mampu melakukan on-chain analysis, memantau perubahan perilaku protokol, serta mengidentifikasi aktivitas transaksi yang tidak wajar secara real-time, sehingga potensi ancaman dapat dideteksi lebih dini.

Meskipun demikian, William menegaskan bahwa AI bukanlah solusi tunggal terhadap seluruh ancaman keamanan di industri aset digital dan kripto. “AI bertindak sebagai resource multiplier yang mempercepat deteksi teknis. Namun, keamanan blockchain tetaplah ekosistem dengan perlindungan berlapis. Fondasinya terletak pada tata kelola yang teregulasi, audit independen, manajemen akses yang ketat, peningkatan kesadaran di tingkat pengguna,” tutur William.