Detak Media — Pemerintah Indonesia dan China menjajaki kerja sama strategis di sektor perumahan, dengan fokus utama pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah. Kolaborasi ini mencakup potensi transfer teknologi, skema pembiayaan, hingga penyediaan lahan untuk membantu mengatasi persoalan backlog perumahan di Indonesia.

Kesepakatan awal ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok Ni Hong di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri berbagi pengalaman mengenai kebijakan perumahan masing-masing negara. Maruarar Sirait menyatakan, Indonesia dan Tiongkok mendiskusikan upaya penanganan backlog kepemilikan rumah serta rumah tidak layak huni.

“Kami membicarakan pengalaman masing-masing, baik di Indonesia maupun di Tiongkok, bagaimana menangani perumahan, bagaimana menangani backlog perumahan bagi rakyat yang belum memiliki rumah, dan juga bagaimana menangani backlog bagi rakyat yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni,” kata Maruarar, seperti dikutip dari Antara.

Maruarar memaparkan bahwa backlog kepemilikan rumah masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, tercatat ada 9,6 juta unit backlog kepemilikan rumah secara nasional. Selain bertukar pengalaman, kedua negara juga membahas peluang kerja sama dalam penyediaan lahan, skema pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi di sektor perumahan.

“Kita juga bertukar pikiran soal bagaimana soal lahan, bagaimana soal pembiayaan, soal teknologi. Terakhir kita sepakati akan ada tindak lanjut kita akan fokus di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Maruarar menambahkan diskusi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu juga menyoroti berbagai program strategis perumahan di kedua negara. Salah satu poin penting yang dibahas adalah penyediaan lahan yang lebih efektif di kawasan perkotaan, serta pembangunan rumah subsidi yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. Ia menekankan, “Khusus untuk rumah subsidi, satu rumah harus ada satu pohon untuk penghijauan.”

Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok, Ni Hong, menggambarkan pembahasan dengan Indonesia berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Ia menilai kerja sama di sektor perumahan berpotensi membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara.

“Kami juga berkenan di bawah arahan (pemerintah Indonesia dan China), kedua negara bisa menciptakan bidang kerja sama yang baru di dalam bidang perumahan. Ini karena Indonesia merupakan mitra perdagangan yang utama, sehingga kerja sama di bidang perumahan diharapkan bisa meningkat ke tahap yang lebih tinggi,” ujar Ni Hong.

Ni Hong menambahkan bahwa pemerintah China akan mendorong pelaku usaha di negaranya untuk berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama perumahan di Indonesia guna mendukung pembangunan hunian yang berkualitas. Ia mengakui bahwa setiap negara memiliki tantangan berbeda dalam sektor perumahan, namun pengalaman yang dimiliki kedua negara dapat saling melengkapi.

“Kondisi di tiap negara memang berbeda, sehingga tantangan yang dialami dan dihadapi juga akan berbeda. Tapi kami berkenan untuk saling belajar dan mencari solusi bersama,” katanya.

Ni Hong berharap pertemuan ini dapat mempererat hubungan kedua negara sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor perumahan. “Setelah pertemuan antara kedua negara ini, kita pasti bisa menciptakan lebih banyak semangat pada persahabatan yang akrab,” tutupnya.