Detak Media — Realisasi belanja negara pada semester pertama tahun 2026 mencapai Rp 1.656 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini terutama didorong oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menyatakan bahwa peningkatan belanja ini mencerminkan peran vital Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung program pembangunan sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional.

“Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8% hingga akhir triwulan II 2026,” ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK III 2026 di Kantor Pusat Lembaga Penjamin Simpanan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dari total belanja negara tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 1.298,6 triliun, yang berarti meningkat 29,4% secara tahunan. Pertumbuhan belanja pemerintah pusat ini menjadi kontributor utama kenaikan total belanja negara selama enam bulan pertama tahun 2026.

Menurut Purbaya, belanja pemerintah pusat didorong oleh berbagai faktor, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

“Belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program penyerap anggaran terbesar dalam APBN 2026. Realisasi anggaran untuk program ini mencapai Rp 101,1 triliun dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.

“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” Purbaya menambahkan.

Selain MBG, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan 104 sekolah permanen sebagai bagian dari upaya penguatan sektor pendidikan nasional.

Belanja negara juga difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Di sisi lain, pemerintah membiayai pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi untuk menjaga stabilitas harga BBM dan listrik.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai pembiaya kebutuhan operasional pemerintah, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan dan penyangga perekonomian. Oleh karena itu, belanja negara akan terus dikelola secara terukur untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.