Detak Media — JAKARTA – Pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara dan investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026. Strategi ini ditempuh demi menjaga momentum dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4% pada tahun tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kedua komponen tersebut akan menjadi tumpuan utama ekonomi pada kuartal III dan IV 2026. “Pada kuartal III dan IV yang didorong adalah belanja pemerintah dan investasi,” ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Realisasi belanja negara hingga semester I 2026 tercatat sebesar Rp 1.656 triliun, yang setara dengan 43,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3.842,7 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun, sementara transfer ke daerah terealisasi Rp 357,4 triliun. Percepatan penyerapan anggaran di paruh kedua tahun ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan terhadap aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, dengan pertumbuhan 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun menunjukkan tren positif, pemerintah melihat masih ada potensi besar untuk meningkatkan realisasi investasi lebih lanjut. Airlangga menambahkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan Satuan Tugas Debottlenecking untuk mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait proses perizinan. “Sebetulnya minat untuk investasi relatif tinggi tetapi mereka minta ada beberapa hal yang terkait dengan debottlenecking, termasuk di antaranya terkait dengan perizinan,” jelasnya.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susanto, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 berada di kisaran 4,8%-4,9%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diprediksi berada pada rentang 4,9%-5,1%. “Kalau secara keseluruhan di tahun 2026 diperkirakan antara 4,9 sampai 5,1%,” ujar Akhmad.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme fiktif positif, yang memungkinkan penerbitan izin jika kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan.

Rosan menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat respons positif dari investor dan asosiasi dunia usaha karena memberikan kepastian dalam proses perizinan. “Dan itu sangat diapresiasi oleh para asosiasi di luar negeri dan di dalam negeri. Hal ini juga diapresiasi para potensial investor dan investor yang sudah ada karena itu memberikan kepastian dari segi perizinan,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi dapat menerbitkan izin apabila kementerian atau lembaga terkait tidak memberikan keputusan dalam waktu 10 hari sesuai *service level agreement* (SLA). “Sejak adanya PP Nomor 28/2025 ini, sekarang apabila dalam waktu 10 hari mereka tidak kembali ke kami, dalam arti kata menerima atau tidak menerima, otomatis saya bisa keluarkan izinnya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hal itu berlaku di 18 kementerian,” pungkas Rosan.