Detak.media — PT PLN (Persero) memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat pemerataan akses listrik melalui Program Listrik Desa. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Kolaborasi ini diapresiasi oleh sejumlah kepala daerah yang merasakan dampak positifnya.

Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar PLN mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dari Kementerian ESDM, fungsi pengawasan dari kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mengakselerasi implementasi program di seluruh Indonesia.

Pentingnya Data Akurat dan Akuntabilitas

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menekankan krusialnya data yang akurat dalam percepatan Program Listrik Desa agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah mengalokasikan Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk pemerataan akses listrik ini, yang akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan demi akuntabilitas.

“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Tri Winarno.

Realisasi dan Target Program Listrik Desa

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar komitmen. Ia mengapresiasi Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas arahan untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia melalui program ini.

Darmawan menambahkan bahwa Program Listrik Desa tidak hanya soal pembangunan jaringan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa pemerintah dan PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program BPBL dirancang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menyambung ke jaringan listrik.

Hingga April 2026, PLN telah menyediakan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang menjangkau 40.724 rumah tangga. Hingga akhir 2026, target perluasan program adalah 2.792 lokasi dengan potensi 137.266 calon pelanggan.

Apresiasi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengapresiasi dukungan PLN. Ia melaporkan bahwa desa yang belum berlistrik di wilayahnya berkurang dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026. Ia berharap sisa desa dapat segera dituntaskan.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen pemerintah daerahnya untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi erat dengan PLN. “Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.